Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 37 Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 38 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan. 2. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia dengan profesinya masing-masing, yaitu Pemohon I merupakan Gubernur Kalimantan Selatan, Pemohon II merupakan Aparatur Sipil Negara, Pemohon III merupakan mahasiswi, Pemohon IV merupakan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dan Pemohon V merupakan Ketua Ikatan Pondok Pesantren Kalimantan Selatan. 3. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024. 39 4. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I merupakan kepala daerah yang sedang menjabat, in casu Gubernur Kalimantan Selatan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang dilantik pada tanggal 24 Agustus 2021. Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, karena menduduki jabatannya kurang dari 5 (lima) tahun, atau sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Padahal menurut Pemohon I, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 UU 10/2016, seharusnya masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan. b. Bahwa Pemohon II merupakan Pembina Yayasan Majelis Irsyadul Fata yang merupakan penerima program hibah bantuan yang menjadi salah satu program Pemohon I pada tahun 2024. Dalam hal ini Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, karena apabila Pemohon I menjabat kurang dari 5 (lima) tahun atau sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, hak konstitusional Pemohon II akan dirugikan sebab Gubernur Kalimantan Selatan berikutnya belum tentu memiliki program bantuan yang sama. c. Bahwa Pemohon III merupakan penerima manfaat dari Program Beasiswa Mahasiswa Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang berasal dari dana hibah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya ketentuan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, karena apabila Pemohon I menjabat kurang dari 5 (lima) tahun atau sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan kepala daerah 40 serentak tahun 2024, bisa saja dana hibah provinsi berupa Program Beasiswa Mahasiswa Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat tidak akan dialokasikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang baru. d. Bahwa Pemohon IV merupak