Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303, selanjutnya disebut UU 4/2012) terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 23   2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan Pemohon dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 4/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 24   Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai Konfederasi Serikat Nasional yang merupakan Badan Hukum Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang menentukan bahwa apabila harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBNP 2012 maka Pemerintah berwenang melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan 25   pendukungnya, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta mempertahankan kehidupannya; [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon dikategorikan sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permononan a quo; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang menentukan bahwa dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBNP 2012 maka Pemerintah berwenang melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya, adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945; [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon (bukti P-1 sampai dengan bukti P-3) untuk membuktikan dalil-dalilnya yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara; 26   [3.12] Menimbang bahwa Pemerintah telah didengar keterangannya baik secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa perubahan APBN 2012 dimaksudkan untuk mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan fiskal, salah satunya kebijakan pengendalian subsidi BBM yang bertujuan untuk menjaga sustainabilitas fiskal (fiscal sustainability), memperbaiki efisiensi ekonomi, meningkatkan investasi guna menstimulasi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi, agar APBN tetap sehat dan seimbang maka pembentuk Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi; [3.13] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah didengar keterangannya baik secara lisan maupun tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah untuk mengendalikan harga BBM merupakan bentuk kewajiban Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak bumi di pasar global, sehingga harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi salah satu faktor dalam melakukan pengendalian; Pendapat Mahkamah [3.14] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 mengenai kewenangan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pen