Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 16 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) terhadap UUD 1945; [3.5] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara; [3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 17 a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan; [3.9] Menimbang bahwa Pemohon (Tedjo Bawono) yang mengkualifikasikan diri sebagai warga negara Indonesia menganggap mempunyai kepentingan dan hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut: • Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut: a. Pasal 28D ayat (1): ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; b. Pasal 28H ayat (2): ”Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; 18 c. Pasal 28I ayat (2): ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”; d. Pasal 28I ayat (4): ”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”; • Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi, ”Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga; b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan” telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon; • Kerugian yang dialami Pemohon sehubungan dengan penolakan dari Walikota Surabaya berdasarkan pasal a quo yang tertuang dalam Surat Walikota Surabaya kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya bertanggal 18 Juli 2008 (bukti P-9) untuk membayar ganti kerugian atas kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 112/Pdt/2000/PT.SBY juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3939 K/Pdt/2001 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 161 PK/Pdt./2004; [3.10] Menimbang bahwa apabila dalil Pemohon dikaitkan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon, Mahkamah tidak menyangkal bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, namun demikian Mahkamah akan mempertimbangkan apakah hak-hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana didalilkan Pemohon; 19 [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama tentang dalil- dalil dan keterangan Pemohon dalam persidangan dan tentang kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan ketentuan dalam undang-undang a quo dan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dimaksud, serta bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung dalil-dalil Pemohon, maka Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa seandainya benar telah terjadi kerugian yang diderita oleh Pemohon karena belum sepenuhnya terpenuhi eksekusi yang berkaitan dengan masalah ganti rugi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 112/Pdt/2000/PT.SBY juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3939 K/Pdt/2001 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 161 PK/Pdt/2004 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), namun permasalahan Pemohon adalah berkaitan dengan penerapan hukum. Dengan demikian, kerugian a quo sama sekali tidak ada hubungannya dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945; 2. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, yang dijadikan dasar pengajuan permo