Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) terhadap Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; 18 Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas UU 24/2003, yaitu: • Pasal 10 ayat (1) huruf d yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Pasal tersebut, menurut para Pemohon, bertentangan dengan: a. Pasal 28D ayat (1), yaitu: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." b. Pasal 28I ayat (2), yaitu: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." [3.5] Menimbang bahwa, oleh karena permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK yaitu mengenai kewenangan Mahkamah maka untuk mempertimbangkan permohonan a quo, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan 19 Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010, yang kemudian menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011. Dalam putusan tersebut Mahkamah memberi pertimbangan, “Bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan a quo, maka secara tidak langsung Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam … Pasal 24C UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstitusionalitas dari materi UUD 1945. ... Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945 dan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai pilihan pembuat UUD 1945 tersebut”; [3.6] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, yaitu kewenangan Mahkamah yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena permohonan a quo memiliki kesamaan pokok permohonan dalam Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010, dan Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011, maka seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 dan Putusan Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan a quo, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon, maka kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan; 20 4.