Pengujian Materiil Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 47 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut: 48 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. 2. Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melaporkan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan atas rumah susun namun dihentikan penyidikannya tanpa memberitahukan kepada Pemohon I. Selain itu menurut Pemohon I sebelum dihentikan, proses penyidikan tersebut yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan tanpa melakukan 1) pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), 2) Berita Acara Pemeriksaan di TKP tidak tercantum dalam Daftar Bukti Termohon, 3) penyitaan Berita Acara Serah Terima Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, 4) penyitaan dokumen Laporan Auditor, dan 5) penyitaan bukti dokumen-dokumen asli yang berada di TKP; 3. Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melaporkan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin namun dihentikan penyidikannya dengan alasan bukan merupakan tindak pidana padahal selama penyidikan tidak melakukan pemeriksaan TKP dan tidak melakukan penyitaan bukti-bukti dokumen asli; 4. bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, dasar penghentian penyidikan menggunakan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, sehingga hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dan Pemohon II di antaranya berupa jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif dirugikan dengan berlakunya Pasal a quo. Oleh karena itu menurut Pemohon I dan Pemohon II dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi; Bahwa sebelum Mahkamah memberikan penilaian kedudukan hukum kedua Pemohon tersebut di atas, Mahkamah perlu terlebih dahulu memberikan penilaian mengenai kedudukan hukum Pemohon II terkait dengan tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa, karena setelah dicermati surat kuasa yang diajukan 49 Pemohon II adalah surat kuasa yang diberikan bukan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi [vide Surat Kuasa Pemohon II NO.SK.024/A-PH/ANP/2019 bertanggal 21 November 2019]. Di samping itu, Pemohon II juga tidak hadir langsung di dalam persidangan Mahkamah. Meskipun pada akhirnya Pemohon II menyusulkan surat kuasa baru untuk beracara di Mahkamah Konstitusi [vide Surat Kuasa Pemohon II NO.SK.027/A-PH/ANP/2020 bertanggal 20 Juli 2020], namun surat kuasa yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2020, telah melewati tenggang waktu untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan yang ditentukan paling lambat 14 (empat belas) hari, yaitu pada tanggal 15 Juli 2020, sehingga surat kuasa dimaksud tidak dapat dipertimbangkan. Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon I sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon I dianggap dirugikan karena berlakunya Pasal 109 ayat (2) KUHAP, di mana telah terlihat pula hubungan kausalitas anggapan Pemohon I perihal kerugian hak konstitusional dimaksud dengan norma Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap Pemohon II tidak dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sedangkan Pemohon I (untuk selanjutnya disebut Pemohon), Mahkamah berpendapat, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memper