Pengujian Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Journal “Enactment and Development of Child- Friendly City Policies in Indonesia”; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Journal “The Enforcement and Effectiveness of the Regional Regulation on Family Resilience in Indonesia in Reducing the Rate of Early Marriage”; 18. Bukti P- 18 : Fotokopi Journal “Implementation and Effectiveness of Local Ordinances on Legal Aid to Secure Justice for Marginalized Community in Indonesia”; 19. Bukti P- 19 : Fotokopi Journal “Challenges And Potentials Of Waqf In Contemporary Indonesia”; 20. Bukti P- 20 : Fotokopi Jurnal Pemikiran Hukum Islam (MAZAHIB) “Regulation Halal Products In Indonesia: Between Relegious Needs and Socio-Economic Challenges”; 21. Bukti P- 21 : Fotokopi Journal “Keberlakuan Hukum Penodaan Agama Di Indonesia Antara Tertib Hukum Dan Tantangan Hak Asasi Manusia”; 22. Bukti P- 22 : Fotokopi Journal “Terrorism as Socially Contructed Crime in Indonesia”; 23. Bukti P- 23 : Fotokopi Journal “The Implementation of Code of Ethics of Advocate as A Profession in Indonesia. 38 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 39 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah kata “terintegrasi” dalam ketentuan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 121 Ketentuan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6374) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 40 Pasal 48 (1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional. “......” Penjelasan Pasal 121 Pasal 48 ayat (1) Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. “..................” 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo, semula berjumlah 2 (dua) orang yaitu atas nama Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H. dan Heru Susetyo, S.H., L.LM., M.Si., Ph.D., namun berdasarkan pernyataan kuasa hukum Pemohon dalam persidangan [vide Risalah Sidang tanggal 21 September 2021] dan surat pernyataan bertanggal 17 September 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 1 Oktober 2021, yang pada intinya menjelaskan Pemohon atas nama Eko Noer Kristiyanto, S. H., M. H. mengundurkan diri sebagai Pemohon, sehingga Pemohon dalam permohonan a quo, hanya atas nama Heru Susetyo, S.H., L.LM., M.Si., Ph.D. [Bukti P-4 dan Bukti P-9]; 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merupakan seorang Peneliti pada Lembaga Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sebagai Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, kata “terintegrasi” dalam Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan kata [sic!] “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019, telah menimbulkan multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum apakah sifatnya hanya koordinasi atau peleburan kelembagaan; 41 5. Bahwa Pemohon sebagai peneliti yang bekerja di Dewan Riset Daerah DKI Jakarta, merasa dirugikan haknya dengan terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena telah menghilangkan semua kelembagaan IPTEK yang dilebur menjadi satu atap atau dalam suatu wadah tunggal berupa organisasi hirarkis BRIN yang mengontrol secara birokratis hingga ke tingkat daerah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Hal tersebut akan menyebabkan status kepegawaian Pemohon yang bukan merupak