Permohonan Keberatan Atas Penetapan Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota Magelang

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 12 Juni 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 50 b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 51 Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang tahun 2010 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 12 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 52 peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-Mgl/012.329568/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010, tanggal 20 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (vide Bukti P-2); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Magelang Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 12 Juni 2010 yang disusul dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 39/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 di Tingkat Kota Magelang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, bertanggal 14 Juni 2010 (vide Bukti P-3 dan T-27); Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Magelang pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010; [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Selasa, 15 Juni 2010; Rabu, 16 Juni 2010; dan Kamis, 17 Juni 2010; 53 [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 185/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.12] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kabur. Tidak jelas di TPS yang mana dan dilakukan oleh siapa pelanggaran Pemilukada yang menyebabkan kesalahan penghitungan perolehan suara. Sementara itu Pemohon hanya mendalilkan bahwa Pemilukada dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana. Di samping itu pihak terkait mengajukan eksepsi-eksepsi tentang tenggang waktu permohonan yang sudah melewati waktu. [3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi ters