Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (MODEL DB-KWK.KPU), bertanggal 12 April 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 050/Kpts/KPU-RH-004.435259/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, bertanggal 12 April 2011; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 453 Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut: 454 I. Eksepsi Termohon a. Dasar hukum permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (exceptio obscurri libelli) karena menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan/atau tidak menguraikan mengenai tempat terjadinya pelanggaran; b. Permohonan keberatan Pemohon error in persona karena keberatan Pemohon a quo hanya merupakan klaim sepihak Pemohon tanpa disertai bukti yang sah menurut hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada; c. Surat gugatan Penggugat tidak berdasar, tidak memenuhi kualitas dan formalitas pengajuan gugatan [sic!] karena Pemohon dalam posita dan petitumnya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon ataupun menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; d. Permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum, dan bersifat ilusionis karena uraian dalam posita permohonan Pemohon merupakan klaim sepihak yang dibuat tanpa dasar dan sangat jauh dari logika akal sehat dan bahkan saksi-saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; e. Substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi (absolute competentie) dalam mengadili sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 karena keberatan permohonan Pemohon a quo tidak secara jelas dan rinci menguraikan mengenai kesalahan rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir; f. Dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan Panwaslukada untuk menyelesaikannya; 455 II. Eksepsi Pihak Terkait a. Pemohon dalam permohonan a quo sama sekali tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 UU MK joncto Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008; b. Posita Pemohon yang menguraikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif hanya dirumuskan sangat abstrak dan obscuur, serta dan tidak didukung dengan alat bukti yang cukup kuat untuk mendukung permohonannya; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud; [3.5.1] Terhadap eksepsi Termohon mengenai: (i) dasar hukum permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (exceptio obscurri libelli) karena tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan/atau tidak menguraikan mengenai tempat terjadinya pelanggaran; (ii) Pemohon dalam posita dan petitumnya sama sekali tidak menguraikan mengenai adanya hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon ataupun menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan eksepsi Pihak Terkait mengenai: (iii) Pemohon dalam permohonan a quo sama sekali tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 UU MK joncto Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempun