Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 63 dan Pasal 66 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 21 Nomor 5679, selanjutnya disebut UU 9/2015) serta norma Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Udnang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yakni mengenai bagian perihal dalam menyebutkan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian beserta penulisan undang-undang yang telah mengalami perubahan, dasar hukum yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), sehingga permohonan para Pemohon memenuhi standar dalam sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang tanggal 5 Februari 2026, hlm. 12-22]. Selanjutnya, Mahkamah memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok- pokok permohonan, dengan tenggat waktu penyerahan perbaikan paling lambat pada tanggal 18 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Terhadap tenggat waktu penyerahan perbaikan Permohonan sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan a quo, Mahkamah telah menerima 22 perbaikan permohonan para Pemohon pada tanggal 18 Februari 2026, pukul 09.55 WIB. [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, in casu sistematika permohonan, secara formal permohonan para Pemohon telah disesuaikan dengan sistematika permohonan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun permohonan para Pemohon telah disusun dan memuat sistematika secara benar, penilaian terhadap keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika permohonan an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga perlu menilai keterpenuhan substansi dari isi/sistematika tersebut. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan keterpenuhan substansi dari isi/sistematika permohonan sebagaimana dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.3.2] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan para Pemohon terutama dalam kaitannya dengan uraian Pasal 1 UU 8/2015. Dalam hal ini, jika didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, permohonan para Pemohon harus pula memenuhi syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan sebagai berikut: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, dalam bagian perihal sampai dengan bagian pokok permohonan, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 63 UU 23/2014 yang mengatur mengenai wakil kepala daerah dan norma Pasal 66 yang mengatur tugas wakil kepala daerah, yang memohon untuk dibatalkan namun tidak menguraikan secara komprehensif pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian serta kaitan secara utuh dengan konstruksi UU 23/2014 yang esensinya mengatur kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 23 berpasangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, terkait dengan petitum para Pemohon pada angka 2 yaitu: Menyatakan Pasal 63 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa Wakil Kepala Daerah memiliki dasar kewenangan dan legitimasi konstitusional yang berdiri sendiri atau setara dengan Kepala Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Petitum para Pemohon yang memohon agar Mahkamah membatalkan norma Pasal 63 dan Pasal 66 UU 23/2014 dijadikan satu, padahal kedua norma tersebut memuat materi yang berbeda, di mana seharusnya tidak disatukan menjadi satu petitum dan harus pula didukung atau didasarkan pada uraian dalam posita yang saling berkaitan dengan petitum. Selanjutnya, terkait dengan Pasal 1 UU 8/2015, dalam petitum angka 3, para Pemohon meminta Mahkamah untuk, “Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota merupakan perintah konstitusional; yang memiliki basis kewenangan konstitusional tersendiri sebagaimana Kepala Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Berdasarkan Petitum angka 3 tersebut, telah ternyata tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum. Terlebih, dalam UU 8/2015 tidak terdapat Pasal 1 ayat (1), tetapi Pasal 1 angka 1 UU 8/2015. Terkait dengan petitum para Pemohon yang memohon agar Mahkamah membatalkan norma Pasal 1 ayat (1) [Sic!] dan Pasal 7