Pengujian Keberatan terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kab.Kupang

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum 23 Kepala Daerah Kabupaten Kupang yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang bertanggal 4 November 2008 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 November 2008, kemudian oleh Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 17 November 2008 dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 November 2008 dan diregistrasi pada tanggal 24 November 2008; Menurut Pemohon: • Bahwa hasil penghitungan KPU Kabupaten Kupang telah keliru, dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi pemenang kedua dengan perolehan suara 27.976, sedangkan Pemohon sebagai pemenang ketiga yang ditetapkan memperoleh 27.556 suara, penghitungan mana sesungguhnya keliru dan seharusnya yang menjadi pemenang kedua adalah Pemohon dengan memperoleh 29.248 suara; • Bahwa Pemohon juga telah memohon agar sebelum memberikan putusan akhir, Mahkamah terlebih dahulu mengeluarkan putusan Provisi yang memerintahkan agar Pemilukada putaran kedua ditangguhkan karena Termohon telah melakukan kesalahan dalam penghitungan suara dan memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang di setiap PPK di 29 kecamatan atau di PPK dimana terjadi kesalahan penghitungan. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, 24 selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda) keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung atau menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut kemudian dicantumkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Pemda, pada Pasal 236C menetapkan ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas bulan) sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kupang sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kupang tanggal 4 November 2008, maka 25 Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) seperti dimaksud dalam paragraf [3.3] sebagai berikut ini: • Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kupang, yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan Nomor Urut 6 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kupang tanggal 21 September 2008 Nomor 29/PB Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2008; • Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 29/PB Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang dan Penetapan Pasangan Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang boleh ikut Pemilukada Putaran II, karena semestinya Pemohon ditetapkan memperoleh 29.248 suara dan bukan 27.556 suara, sehingga oleh karenanya semestinya Pemohon ditetapkan sebagai Pemenang Kedua dan ikut dalam Pemilukada Putaran II. [3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 26 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.5.] dan [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; POKOK PERMOHONAN [3.8] Menimbang bahwa permasalahan utama yang diajukan Pemohon untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah adalah: • Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 29/PB Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang dan Nomor 29/PB Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 tentang Pasangan Calon yang masuk Putaran II; • Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Keputusan KPU tentang Pasangan Calon sebagai Pemenang yang berhak untuk masuk ke Putaran Kedua telah keliru dan salah, karena menghitung suara dari pencoblos yang mencoblos dua kali, banyak pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih serta adanya pelanggaran ketentuan perundang-undangan dalam Pemilukada, dengan tidak dibagikannya formulir Model C1-KWK kepada seluruh saksi Paket Hallo di setiap TPS serta adanya pembagian Sembako oleh Pasangan Calon Paket Berita, pada hari H-1 di Kelurahan Teunbaun Kecamatan Amarasi Barat; • Bahwa karena hal tersebut di atas, Pemohon telah ditetapkan memperoleh sebanyak 27.556 suara, sedang Paket Berita memperoleh 27.976 suara sehingga menjadi pemenang kedua, padahal penghitun