Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 37 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613, selanjutnya disebut UU 39/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 38 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa dalam menguraikan adanya kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, para Pemohon menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014, yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan”. 2. Bahwa para Pemohon masing-masing mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum, baik berupa perkumpulan (Pemohon I), maupun koperasi (Pemohon II sampai dengan Pemohon IV) yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan pengurus yang secara sah memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukumnya masing-masing di hadapan pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 39 3. Bahwa dalam menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 3.1. Bahwa Pemohon I sebagai penerima manfaat sekaligus petani kelapa sawit dengan kategori Pelaku Usaha yang memiliki tujuan untuk mewujudkan Petani Kelapa Sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera, yang dalam hal ini secara khusus, bertujuan agar pengalokasian dana perkebunan yang dihimpun dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 dapat dilakukan secara optimal dan merata serta dimaknai secara limitatif; 3.2. Bahwa Pemohon II sebagai salah satu Pelaku Usaha Perkebunan dan selaku Penerima Manfaat yang ingin memperjuangkan hak-haknya melalui pengujian konstitusionalitas UU 39/2014 demi menjamin kepastian hukum, sehingga visi, misi dan tujuan Pemohon II, yaitu untuk menghimpun dan menggerakkan ekonomi anggota dengan menjalin silaturahmi serta rasa gotong royong dalam mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota khususnya serta masyarakat daerah kerja pada umumnya dapat tercapai; 3.3. Bahwa Pemohon III yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya secara khusus, dan masyarakat pada umumnya, serta menjadi gerakan ekonomi rakyat dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional melalui kegiatan usaha pokok maupun penunjang tidak dapat tercapai akibat berlakunya Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014; 3.4. Bahwa Pemohon IV sebagai penerima manfaat sekaligus petani kelapa sawit dengan kategori Pelaku Usaha yang memperjuangkan hak konstitusionalnya demi menjamin kepastian hukum guna mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Pemohon IV serta dalam menyelenggarakan kegiatan usaha utamanya dapat berjalan tanpa adanya kesenjangan dan dapat menerima manfaat secara optimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014; 3.5. Bahwa para Pemohon sangat dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 yang diartikan secara meluas/tidak limitatif sehingga 40 menghalangi pemenuhan visi, misi, dan/atau tujuan didirikannya badan hukum sesuai dengan AD/ART masing-masing Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] serta dikaitkan dengan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa oleh karena para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum yang berbentuk perkumpulan dan koperasi maka Mahkamah terlebih dahulu perlu memastikan legaliltas dan kapasitas pihak yang mewakili kedudukan masing-masing Pemohon dalam mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 sebagai berikut: [3.6.1.1] Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum yang berbentuk perkumpulan dalam hal ini adalah Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (PSPKS) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PSPKS Nomor 52 tanggal 19 Juni 2012 [vide bukti P-3A] serta telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) Nomor AHU-