Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Sinjai Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013, bertanggal 29 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 193/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 45/PHPU.D-XI/2013 pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, yang berdasarkan Persidangan perkara a quo pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2013, Mahkamah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki Permohonannya untuk kemudian diserahkan Perbaikan Permohonan tersebut kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah paling lambat pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013, pukul 10.00 WIB dan jika sampai tenggat waktu yang ditentukan Pemohon tidak menyerahkan Perbaikan Permohonan dimaksud, maka yang berlaku adalah Permohonan awal sebagaimana yang diregistrasi pada Selasa, 30 April 2013, tersebut. Selanjutnya, oleh Pemohon, Permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 7 Mei 2013, pukul 10.36 WIB sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Nomor 840-1/PAN.MK/IV/2013 bertanggal 7 Mei 2013. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perbaikan Permohonan Pemohon telah lewat waktu, sehingga Mahkamah, dalam perkara a quo, akan mempertimbangkan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan awal Pemohon bertanggal 29 April 2013; [3.2] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai (Termohon) berupa Berita 107 Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bertanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (vide alat bukti surat/tulisan bertanda P-19 = T-13 = PT-3), Pengumuman Termohon mengenai Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bertanggal 23 Februari 2013 (vide alat bukti surat/tulisan bertanda P-20), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bertanggal dua puluh lima bulan empat tahun dua ribu tiga belas (vide alat bukti tertulis bertanda P-2 = T-1 = PT-2), dan Keputusan Termohon Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjati Tahun 2013, bertanggal 25 April 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-1 = T-2 = PT-19); [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, 108 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 109 Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.5] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon salah objek (error in objecto) karena permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon; [3.6] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang; Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasang