Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 35 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang menyatakan sebagai berikut: 36 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 (2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menerangkan kualifikasi perihal kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum [vide Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-19]. Selain itu Pemohon juga merupakan mahasiswa aktif pada program studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha [vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-12] yang peduli dan resah terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (BEM REMA Undiksha) yang menyuarakan keresahan mahasiswa mengenai kualitas anggota DPR melalui audiensi ke DPRD Buleleng pada tanggal 1 September 2025. Pemohon I dan Pemohon III merupakan aktivis pada Organisasi mahasiswa Hindu, yaitu Kesatuan Mahasiwa Hindu Dharma Indonesia [vide Bukti P-13 dan P-14] yang berkewajiban untuk menyuarakan suara rakyat, khususnya terkait dengan isu yang terjadi di masyarakat, termasuk isu demokrasi dan kedaulatan rakyat. 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menganggap norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian, telah menyebabkan kerugian hak konstitusionalnya dengan alasan sebagai berikut. a. norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang memberikan wewenang pada partai politik untuk mengusulkan penggantian antar-waktu (PAW) anggota DPR yang telah memeroleh mandat langsung dari rakyat, menyebabkan keberlangsungan mandat konstitusional wakil rakyat tidak lagi sepenuhnya bersumber pada kedaulatan rakyat, melainkan bergantung pada kehendak internal partai politik. Akibatnya, melanggar prinsip 37 persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. b. norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 memungkinkan terputusnya hubungan representatif secara sepihak. Akibatnya, hak Pemohon I sampai dengan Pemohon V untuk memperjuangkan kepentingannya secara kolektif melalui mekanisme perwakilan di DPR menjadi tereduksi dan terlanggar, sehingga melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. c. berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 menciptakan ketidakpastian hukum atas keberlanjutan representasi politik wakil rakyat yang dipilih secara langsung, karena digantungkan pada kehendak partai politik tanpa adanya jaminan hak atas perlindungan hukum bagi kepentingan konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V sebagai pemberi mandat. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. c. kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian tersebut timbul secara langsung karena norma a quo menempatkan partai politik sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menentukan keberlanjutan mandat politik anggota DPR tanpa melibatkan rakyat yang mempunyai hak pilih pada Pemilu. Akibatnya Pemohon I