Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 42 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 43 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d, serta ayat (2) UU 2/2011 yang menyatakan: (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu: Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 28D ayat (3) (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 44 3. Bahwa para Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya pada pokoknya menguraikan sebagai berikut (uraian selengkapnya termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia. Sedangkan, Pemohon III juga merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang yang saat ini sebagai anggota partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai yang terpilih untuk periode 2019-2024 dari salah satu partai politik peserta pemilu 2019-2024 (vide Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-9). b. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara (rakyat) memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. Menurut para Pemohon, berlakunya norma tersebut menimbulkan tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme penentuan, pencalonan, dan/atau pengusulan calon presiden dan/atau wakil presiden, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah secara terbuka, partisipatif, dan transparan berdasarkan kapabilitas dan kapasitas calon. Hal tersebut dikarenakan proses sepenuhnya berada pada internal partai politik sebagai satu-satunya lembaga yang dapat mengusung calon presiden dan/atau wakil presiden dan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. c. Bahwa praktik yang demikian terus menerus dipertahankan sampai dengan tahun 2019 dan berpotensi akan terjadi lagi pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Menurut para Pemohon hal tersebut akan berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik (dalam hal ini Ketua Umum Partai Politik) sebagai penentu tunggal. Kondisi tersebut tentu menimbulkan persaingan dalam Pemilu yang tidak sehat sehingga rakyat akan menjadi korban. Rakyat disuguhi calon-calon pemimpin bangsa yang seolah-olah terlihat kompeten dan kapabel tetapi itu semua merupakan hal yang semu karena sejatinya mereka hanya disuguhi dan dipaksa untuk memilih tanpa memiliki alternatif lainnya yang setidak-tidaknya dapat mereka berikan suaranya sesuai dengan hati nurani dan kebebasannya untuk memilih. 45 d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilu yang dijamin dalam konstitusi merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan tidak mendapat perlindungan serta perlakuan hukum yang adil karena tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden atau kepala da