Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati & Wakil Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun 2008 & Keputusan KPU Kab. Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilu Bupati & Wakil Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Keputusan 55 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 bertanggal SoE, 30 Oktober 2008; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 56 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan bertanggal 30 Oktober 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan 57 Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. [3.6] Menimbang bahwa, terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut: - bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang oleh Termohon, telah ditetapkan pada nomor urut 1 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008; - bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2008 bertanggal SoE, 29 Oktober 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh sejumlah 65.500 suara, sedang Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh sejumlah 66.871 suara; - bahwa menurut Pemohon, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena penghitungan dilakukan berdasarkan kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon, antara lain, Termohon tidak bisa menjaga netralitasnya karena salah satu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah 58 Selatan adalah isteri dari salah satu Pasangan Calon; tidak diberikan Model C1- KWK yang menjadi hak Pemohon; adanya penggelembungan jumlah surat suara yang diterima di TPS; dan adanya penggelembungan jumlah data pemilih di TPS dan adanya pengurangan suara sah berdasarkan DA1-KWK. Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan batal demi hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 143/KPU-TTS/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008; - Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Berita Acara Nomor 143/KPU-TTS/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 3 November 2008, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Tnggi SoE mengirimkan berkas perkara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan surat Nomor W.26.U/1277/H1. 01.10/X/2008 bertanggal Kupang, 17 November 2008, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum’at, 21 November 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 93/PAN.MK/XI/2008 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 24 November 2008 dengan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008; [3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu