Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut UU 8/1981; Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut UU 48/2009; Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), selanjutnya disebut UU 3/2009, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 14 tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; [3.4] Menimbang bahwa di dalam permohonannya, Pemohon menguji konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981, Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 3/2009 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu menilai permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2012, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon terdapat 3 hal yaitu: 1. Pemohon tidak mencantumkan pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji; 2. Hubungan antara posita dan petitum permohonan tidak jelas; 3. Pemohon memohon Pasal 40 ayat (1) UU 3/2009 untuk disempurnakan dengan mengkaitkan kasus konkret; [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah akan menguji konstitusionalitas norma ataukah menguji kasus konkret; 15 [3.9] Menimbang bahwa oleh karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) dan pokok permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan; 4.