Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kotawaringin Timur

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan/pembatalan terhadap Berita Acara Nomor 06/KPU- KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Juni 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; 157 Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 158 langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; 159 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 tanggal 5 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kotawarinigin Timur Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010 (vide Bukti P-10 = Bukti T-3). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Senin, 14 Juni 2010; Selasa, 15 Juni 2010; dan Rabu, 16 Juni 2010; karena hari Ahad, 13 Juni 2010 bukan hari kerja; [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 181/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; 160 [3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.12] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah: 1. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel); 2. Permohonan Pemohon error in persona; 3. Permohonan Pemohon error in objecto; 4. Surat gugatan tidak berdasar, tidak memenuhi kualitas dan formalitas pengajuan gugatan; 5. Permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis; 6. Kewenangan mengadili; 7. Dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada; 8. Permohonan Pemohon kontradiktif; [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat: • bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 1, sesuai dengan Bukti P-10 = Bukti T-3 permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan sengketa perselisihan hasil suara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu Berita Acara Nomor 06/KPU-KOTIM/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010, sehingga permohonan Pemohon telah tepat dan sesuai dengan Pasal 4 PMK 15/2008. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tidak beralasan hukum; 161 • bahwa terhadap