Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012, bertanggal 15 Mei 2012 (Formulir Model DB-KWK.KIP.AT, Formulir Model DB1- KWK.KIP.AT, serta Formulir Lampiran Model DB-KWK.KIP.AT) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT- 001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 72 Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara 73 Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon dalam sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 sebelumnya telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas 74 Permohonan Nomor 181/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2012, dengan Nomor 37/PHPU.D-X/2012; [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutus dengan Putusan Nomor 37/PHPU.D-X/2012 bertanggal 12 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut: Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi • Menolak eksepsi Pihak Terkait; • Mengabulkan eksepsi Termohon; • Objek permohonan para Pemohon salah; Dalam Pokok Permohonan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-X/2012 bertanggal 12 Juni 2012 tersebut, para Pemohon kemudian mengajukan permohonan baru kepada Mahkamah Konstitusi, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juni 2012 sesuai dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 227/PAN.MK/2012, dengan objek permohonan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012, bertanggal 15 Mei 2012 (Model DB-KWK.KIP. AT, Model DB1-KWK.KIP. AT, dan Lampiran Model DB1-KWK.KIP. AT) dan Surat Keputusan Nomor 67/KPTS/KIP.AT.001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, bertanggal 15 Mei 2012; [3.10] Menimbang bahwa terkait permohonan para Pemohon pascaputusan Mahkamah a quo, Mahkamah berpendapat: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-X/2012 bertanggal 12 Juni 2012 merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat menurut konstitusi; 2) Selain pertimbangan di atas, objek permohonan para Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012, bertanggal 15 Mei 2012 (Model DB- 75 KWK.KIP. AT, Model DB1-KWK.KIP. AT, dan Lampiran Model DB1- KWK.KIP. AT) yang terhadapnya diajukan keberatan oleh para Pemohon, sudah melewati tanggang waktu yang ditentukan oleh peraturan p