Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tojo Una-Una

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juni 2010. Permohonan tersebut kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Juni 2010, akan tetapi diserahkan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010 melewati batas waktu penyerahan tanggal 25 Juni 2010 yang telah ditentukan Mahkamah dalam persidangan tanggal 23 Juni 2010, sehingga perbaikan permohonan tersebut dikesampingkan. Dengan demikian, permohonan yang dipertimbangkan adalah permohonan bertanggal 15 Juni 2010 [3.2] Menimbang bahwa permasalahan hukum permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor: 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, bertanggal 12 Juni 2010; [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, terlebih dulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah dan Eksepsi Pihak Terkait, sebagai berikut; Kewenangan Mahkamah [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 123 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan 124 kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; Dalam Eksepsi [3.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: (i) formulasi permohonan Pemohon sangat rancu karena menentukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebagai Turut Termohon dalam perkara a quo; dan (ii) antara posita dan petitum permohonan tidak terdapat kesesuaian, yaitu posita menyebutkan persoalan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tetapi dalam Petitum Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; [3.6] Menimbang bahwa terkait eksepsi tentang tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum permohonan, yang mana terdapat posita yang menyebutkan persoalan kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tetapi dalam petitum Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, ternyata Pemohon juga mempermasalahkan pelanggaran administrasi Pemilukada; Terkait dengan itu, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum, apabila fakta hukum dalam proses 125 penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga memengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D- VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara a quo, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara menurut kewenangannya masing-masing; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas tidak tepat menurut hukum karena isi eksepsi berkaitan dengan pokok permohonan, demikian juga dengan eksepsi mengenai formulasi permohonan, sehingga eksepsi Pihak Terkait harus dikesampingkan; [3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.” [3.9] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Nomor: 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 126 dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010 (vide Bukti P-2); [3.10] Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan ketetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan ke