Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 dan Keputusan KPU Kab. Pinrang tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pinrang yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pinrang) sesuai Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal- hal berikut: 20 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Bahwa berdasarkan ketentuan: • Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); • Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK); • Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; • Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 21 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; • Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah in casu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) seperti dimaksud dalam paragraf [3.3] sebagai berikut: • bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pinrang, yang ditetapkan oleh Termohon dengan Nomor Urut 4 (empat); 22 • bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008. Keberatan dimaksud dikarenakan Keputusan Termohon mengandung banyak rekayasa pemuatan angka-angka yang seolah-olah disengaja benar, sehingga Pemohon memperoleh 25.372 suara yang berada pada peringkat ketiga di bawah Pasangan Calon H.A. Aslam Patonangi, S.H., M.Si dan Drs. H.A. Kaharuddin Machmud yang memperoleh 49.826 suara; [3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.5] dan [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; POKOK PERMOHONAN [3.8] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah: • Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008; • Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon telah mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pinrang berkaitan dengan Pemilukada a quo tanggal 6 November 2008 sebagaimana telah diperkuat 23 dengan surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang bertanggal 14 November 2008 dan telah dikirim ke Mahkamah; • Bahwa terdaftarnya perkara a quo sebagai perselisihan Pemilukada masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan; • Bahwa pelimpahan dimaksud adalah bukti administrasi pendaftaran perkara pada tanggal 6 November 2008, sedangkan substansi (materi) perkara berbeda, yaitu gugatan di Pengadilan Negeri Pinrang berkaitan dengan money politic, pelanggaran-pelanggaran masa kampanye, intimidasi, dan ketidakmampuan Panwas Pemilukada melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Panitia Pengawas, sedangkan permohonan keberatan di Mahkamah berkenaan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada yang diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon; [3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 20 November 2008 yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut: Dalam Eksepsi 1. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008 ditetapkan tanggal 3 November 2008, sedangkan permohonan Pemohon diregistrasi pada hari Selasa tanggal 18 November 2008, dengan demikian pengajuan permohonan keberatan dalam perkara a quo, telah melewati waktu yang ditetapkan oleh PMK 15/2008; 2. Bahwa keberatan mengenai penghitungan suara yang diajukan oleh Pemohon di Mahkamah merupakan permohonan baru dan bukan merupakan kelanjutan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pinrang, oleh karena itu perkara a quo tidak dapat dianggap sebagai pelimpahan perkara dari Pengadila