Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Perkara 43/PUU-XX/2022 PUU Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Tanggal Putusan: 31 Agustus 2022

Tanggal Registrasi: 2022-03-23

Pemohon

E. Ramos Petege dan Yanuarius Mote

Majelis Hakim

Arief Hidayat (K) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (A) Manahan MP Sitompul (A) Ria Indriyani (PP)

Amar Putusan

Ditolak

Pertimbangan Hukum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697, selanjutnya disebut UU 2/2021), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang 51 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 52 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengajuan norma yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 2/2021 (1) DPRP terdiri atas anggota yang: a. ...; dan b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 (1) DPRK terdiri atas anggota yang: a. ...; dan b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 (1) Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan sebagai berikut: a. Wakil Presiden sebagai Ketua; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota; dan c. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggota. Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 (1) …; (4) Dalam hal Perdasus dan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diundangkan dalam waktu 1 (satu) tahun, Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 (1) ..., 53 (2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosialbudaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua. (3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. (4) …, 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Papua, yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dan berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal pembentukan kebijakan pemerintah, baik secara umum maupun khusus yang berlaku bagi Provinsi Papua; 4. Bahwa ketentuan pengangkatan Orang Asli Papua di DPRP dan DPRK dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun implementatif karena bertentangan dengan asas pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga melahirkan masalah diskriminasi dan nepotisme. Menurut para Pemohon, tidak adanya proses pemilihan Orang Asli Papua telah menghilangkan kesempatan para Pemohon untuk memiliki pekerjaan dan hak persamaan di hadapan hukum yang adil dalam sistem desentralisasi sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22E, serta Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 5. Bahwa ketentuan Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dan telah mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tugas pembantuan sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945. Menurut para Pemohon, koordinasi dan pengawasan tetap 54 didominasi oleh perwakilan pemerintah pusat, sehingga mengakibatkan pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua menjadi tidak maksimal dan konsep desentralisasi bagi Provinsi Papua seolah-olah kemba

Pendapat Berbeda (Dissenting/Concurring Opinion)

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, para Pemohon, yaitu E. Ramos Petege dan Yanuarius Mote, menguji konstitusionalitas Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4), serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021). Dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, para Pemohon menerangkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Orang Asli Papua (OAP) yang beranggapan mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, serta Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 75 ayat (4), serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021. [6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan a quo menyatakan dalam permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, telah ternyata substansi dari permohonan para Pemohon tersebut berkenaan dengan kepentingan pemerintah daerah juga. Oleh karena itu, pengajuan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal a quo tidak dapat hanya diajukan oleh para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. Terlebih lagi, para Pemohon tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak 75 konstitusional tersebut, baik yang bersifat aktual, spesifik, atau setidak-tidaknya potensial, serta adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Oleh karenanya terhadap permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 adalah tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan kedudukan hukum sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian pasal-pasal a quo. Oleh sebab itu, dalam amar putusan permohonan a quo, Mahkamah menyatakan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 tidak dapat diterima (NO). [6.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak diberikannya kedudukan hukum (legal standing) bagi Pemohon dalam pengujian terhadap norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut: [6.3.1] Bahwa dalam menguraikan kedudukan hukum dalam pengujian norma a quo, para Pemohon mengemukakan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, telah membuka celah dalam sistem desentralisasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 menjadi sistem sentralistik secara terpusat. Sebagaimana diuraikan para Pemohon, pengambilan kewenangan untuk membentuk Perdasi dan Perdasus tanpa melibatkan atau setidak-tidaknya memperoleh pertimbangan atau persetujuan dari MRP dan DPRP atau DPRK merupakan suatu bentuk pembajakan atas otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua. Bagi para Pemohon, hal demikian telah menyebabkan kehilangan hak konstitusionalnya untuk menyalurkan aspirasi apabila terjadi pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua. [6.3.2] Bahwa dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan a quo, in casu norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, harus diteropong berdasarkan Pasal 51 UU MK. Dalam hal ini, Pasal 51 UU MK yang mensyaratkan, yaitu: (1) adanya hak konstitusional 76 Pemohon yang diberikan UUD 1945; (2) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (3) kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik, aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang diajukan untuk diuji; dan (5) adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. [6.4] Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mengkaji uraian berkenaan dengan kerugian konstitusional para Pemohon, baik yang diuraikan kerugian secara faktual maupun kerugian secara potensial, para Pemohon telah menguraikan secara spesifik sehingga menggambarkan adanya hubungan kausalitas berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021. Dalam batas penalaran yang wajar, kesemua norma yang diajukan pengujian tersebut sangat terkait dan berkelindan dengan masalah kultural OAP. Pendapat hukum demikian tidak dapat dilepaskan dari politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan UU 2/2021. Dalam hal ini, konsiderans “Menimbang” huruf a UU 2/2021 secara eksplisit dimaksudkan dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar OAP, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya. Karena itu, tersebab semua norma yang diajukan permohonan berkelindan dengan kepentingan kultural OAP, seharusnya Mahmakah memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon untuk semua norma dimaksud. [6.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, selain memberikan kedudukan bagi para Pemohon dalam menguji konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b serta Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021, seharusnya kedudukan hukum juga diberikan kepada para Pemohon dalam menguji konstitusionalitas norma Pasal Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021. Meskipun demikian, sekalipun untuk norma Pasal Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, namun berkenaan dengan pokok permohonan, 77 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan a quo, adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, semua norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo seharusnya dinyatakan ditolak. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Aswanto ttd Arief Hidayat ttd Manahan M.P. Sitompul ttd Daniel Yusmic P. Foekh 78 ttd Saldi Isra ttd Suhartoyo ttd Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd Ria Indriyani ttd Anak Agung Dian Onita

Kata Kunci

OAP, orang asli papua, badan khusus, DPRP, DPRK, pemekaran wilayah, otonomi khusus, otsus, MRP, perdasi, perdasus

Unduh PDF Putusan