Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAPAT BERBEDA(DISSENTING OPINION) Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna “Barang siapa yang menjaga kehormatan orang lain, ia telah menjaga kehormatan dirinya sendiri” (Umar bin Khattab) Isu utama dari permohonan a quo adalah menemukan batas konstitusional “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” sebagai kewenangan Komisi Yudisial yang diturunkan dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Yang dimaksud dengan “batas konstitusional” di sini adalah tidak boleh terganggu atau terlanggarnya prinsip kemerdekaan kekuasaan peradilan atau kehakiman sebagai akibat dari pelaksanaan “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” oleh Komisi Yudisial. Dengan lain perkataan, apabila dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, apakah proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara yang dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sebagaimana masing-masing secara berturut-turut diatur dalam Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebabkan terganggu atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 126 terlanggarnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga bertentangan dengan UUD 1945? Kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan sebagaimana berkali-kali dikukuhkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, secara universal pun ditegaskan bahwa ia tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan atau kekuatan apa pun. Ia adalah salah satu tiang utama penyangga tegaknya negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state), gagasan besar yang melandasi UUD 1945. Sementara itu, secara universal, pentingnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, antara lain, dapat dilihat dalam Basic Principles of the Independence of the Judiciary (yang diterima oleh 7th UN Congress on the Prevention of Crimes and the Treatment of Offenders, Milan, 27 Agustus - 6 September 1985), yang kemudian diterima dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32, 29 November 1985, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/146, 13 Desember 1985. Kedua Resolusi Majelis Umum PBB ini kemudian diperkuat oleh atau melalui Bangalore Principles of Judicial Conduct, yang antara lain menegaskan: WHEREAS the importance of a competent, independent and impartial judiciary to the protection of human rights is given emphasis by the fact that the implementation of all the other rights ultimately depends upon the proper administration of justice, WHEREAS a competent, independent and impartial judiciary is likewise essential if the courts are to fulfill their role in upholding constitutionalism and the rule of law, WHEREAS public confidence in the judicial system and in the moral authority and integrity of the judiciary is of the utmost importance in a modern democratic society, WHEREAS it is essential that judges, individually and collectively, respect and honor judicial office as a public trust and strive to enhance and maintain confidence in the judicial system, WHEREAS the primary responsibility for the promotion and maintenance of high standards of judicial conduct lies with the judiciary in each country, AND WHEREAS the Basic Principles on the Independence of the Judiciary are designed to secure and promote the independence of the judiciary and are addressed primarily to States… Dari kutipan di atas telah jelas betapa mendasarnya keberadaan kekuasaan kehakiman yang kompeten, merdeka, dan imparsial itu bagi perlindungan hak asasi manusia, bagi pemenuhan perannya dalam penegakan constitutionalism dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 127 negara hukum, bagi masyarakat yang demokratis, bagi upaya memelihara kepercayaan atau keyakinan masyarakat, bagi pemajuan sistem peradilan, serta bagi pemajuan dan pemeliharaan standar tinggi perilaku hakim. Oleh karena itu, di Indonesia, keputusan politik untuk menyatuatapkan administrasi, organisasi, dan finansial pengadilan (yang mula-mula dilandasi oleh Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara yang kemudian, yang berkait dengan bidang hukum, antara lain, dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) di bawah Mahkamah Agung adalah keputusan yang benar, bukan saja dari perspektif Konstitusi melainkan juga dari perspektif perkembangan hukum internasional. Sehingga, dalam konteks permohonan a quo, kelanjutan dari pertanyaan di atas adalah: apakah keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara menganggu administrasi, organisasi, dan finansial pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung? Terhadap pertanyaan tersebut, saya berpendapat, keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara yang dilakukan bersama-sama dengan Mahkamah Agung tidaklah mengganggu administrasi, organisasi, maupun finansial pengadilan sepanjang dipahami (dan terbatas pada) bahwa keterlibatan Komisi Yudisial itu konteksnya adalah keterlibatan dalam memberikan pemahaman kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagai calon pegawai negeri sipil. Sesungguhnya, mekanisme yang sudah dipraktikkan selama ini, sebelum adanya permohonan a quo dimana Komisi Yudisial dilibatkan dalam pemberian materi ajar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan latihan calon hakim, serta melakukan monitoring pelaksanaan proses magang para calon hakim hingga turut serta dalam rapat penentuan kelulusan para peserta pendidikan dan latihan calon hakim, menurut saya, adalah penafsiran sekaligus implementasi yang tepat terhadap pengertian “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 128 keluhuran martabat, serta perilaku hakim” yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Komisi Yudisial. Penafsiran demikian dipandang konstitusional di samping karena tidak mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman (baik secara organisasi, administrasi, maupun finansial) juga kontekstual dengan tujuan utama pembentukan Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung. Sayangnya, buruknya hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan gagasan mulia konstitusi itu, sebagaimana tampak nyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun melalui sebaran berita di media massa, telah menyebabkan penafsiran dan implementasi yang sungguh memberi harapan besar bukan hanya bagi tegaknya kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetapi juga bagi terjaganya kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu menjadi sirna. Berdasarkan uraian di atas, menurut saya, Mahkamah seharusnya memutus dan menyatakan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yaitu sepanjang frasa “bersama Komisi Yudisial” dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketiga Undang-Undang a quo dimaknai sebagai diikutsertakannya Komisi Yudisial dalam proses pemberian materi kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim pengadilan negeri, calon hakim pengadilan agama, dan calon hakim pengadilan tata usaha negara dalam proses seleksi tersebut. PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id