Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, selanjutnya disebut UU 36/2009), terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 22 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 23 [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter yang merasa mempunyai kewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang (Pasal 9 dan Pasal 12 UU 36/2009, vide bukti P-8); [3.8] Menimbang bahwa Pemohon III adalah sebuah organisasi Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan dari beberapa universitas yang bergabung sebagai wadah advokasi dan gerakan mahasiswa terhadap isu kesehatan masyarakat yang mempunyai tujuan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu kesehatan masyarakat dan meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat serta berperan aktif dalam upaya promotif dan preventif demi tercapainya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dan produktif; [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon yang perduli terhadap dunia kesehatan pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu, Pasal 28D ayat (1) ”Setiap orang berhak atas pengakuan, 24 jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, yang menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya kata “dapat” yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 yang menyatakan, ”Yang dimaksud dengan ”peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya”; [3.10] Menimbang bahwa menurut para Pemohon kata ”dapat” yang tercantum dalam penjelasan pasal a quo, merugikan para Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: • Kata ”dapat” yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum, karena tidak sinkron dengan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 yang menyatakan, ”Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”. Dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 menunjukkan adanya ketidakwajiban untuk mencantumkan gambar dalam bungkus rokok, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 199 UU 36/2009 justru memberikan sanksi pidana apabila ada orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan berbentuk gambar; • Karena ketidakkonsistenan Penjelasan Pasal 114 dengan Pasal 199 UU 36/2009 tersebut, maka akan berimplikasi timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang adil dalam masyarakat terutama kepada para Pemohon yang peduli kepada dunia kesehatan masyarakat Indonesia, dan akan mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelaksanaan Undang- Undang tersebut; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon dalam permohonan a quo memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Indonesia dan badan hukum yang dapat 25 dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009, oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkena