Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 19 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, selanjutnya UU 6/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 20 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014: (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut- turut atau tidak secara berturut-turut. Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014: Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. 2. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P- 3] yang hendak mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa dalam pemilihan 21 Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir; [vide bukti P-7 dan bukti P-8] 4. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dalam proses pencalonan tersebut karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama lagi akibat ketidakjelasan norma Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 yang menyatakan Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 5. Bahwa masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal UU 6/2014 dengan penghitungan jika telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) masih diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, jika kepala desa telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan 32/2004 masih diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. 6. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya terhalangi dengan diterbitkannya Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 tanggal 21 Juli 2021 [vide bukti P-9], dikarenakan adanya ketentuan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014. Padahal Pemohon tidak menyalahi ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 karena masa jabatan pertama sebagai kepala desa diembannya selama 5 (lima) tahun sampai dengan Februari 2009 yang didasarkan pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999), sedangkan jabatan kedua diembannya selama 6 (enam) tahun sampai dengan Juni 2015 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2004) dan jabatan ketiga sebagai kepala desa diembannya untuk masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan 29 Oktober 2021 didasarkan pada UU 6/2014. Oleh karena itu, menurut Pemohon belum memenuhi ketentuan penghitungan 3 kali berturut-turut atau tidak berturut- turut, dihitung dari diperolehnya jabatan kepala desa berdasarkan UU 32/2004. Padahal jabatan sebagai kepala desa diperoleh pertama kali berdasarkan pada UU 22/1999. Akibat ketidakjelasan ini proses pemilihan kepala desa ditunda sehingga Pemohon merasa tidak ada kepastian hukum atas hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945. 22 Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Apabila, permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau ti