Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 59 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303, selanjutnya disebut UU 4/2012) terhadap Pasal 28D, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 60 Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo mengkualifikasi dirinya sebagai berikut: • Pemohon I dan Pemohon II mengkualifikasi dirinya sebagai badan hukum privat berdasarkan Akta Pendirian Perhimpunan Magister Hukum Indonesia Nomor 02, tanggal 14 Agustus 2009 dan Akta Pendirian Perkumpulan Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Untuk Kebenaran Dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pembela NKRI) Nomor 11, tanggal 11 Maret 2011 yang antara lain mempunyai tujuan membela kepentingan masyarakat atas nama keadilan dan kebenaran hukum menuju negara Indonesia yang berkeadilan, makmur dan berKetuhanan Yang Maha Esa. Hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II tersebut dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. • Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas 61 nama para Pemohon a quo (vide L-9) yang mempunyai hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Bahwa kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai badan hukum privat, menurut Mahkamah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, tidak ditemukan adanya pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Pemohon I dan Pemohon II mengkualifikasi dirinya sebagai badan hukum privat dengan mendasarkan pada Akta Notaris tentang Pendirian Perhimpunan Magister Hukum dan Pendirian Perkumpulan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang belum memperoleh kedudukan sebagai badan hukum privat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tersebut hanya dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; Bahwa kualifikasi Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, karyawan pada perusahaan swasta, dan wirausaha yang mempunyai hak untuk mendapatkan harga minyak yang terjangkau sesuai dengan kemampuannya; Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon V mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 62 UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, berlakunya Pasal a quo secara terus-menerus dapat merugikan berbagai macam usaha-usaha mereka dalam menjalankan tugas dan peranan untuk memberikan perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan hukum serta keadilan di Indonesia, termasuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Selain itu, berlakunya pasal a quo, yaitu menaikkan harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar merugikan hak konstitusional Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk mendapatkan jaminan sosial dan memperoleh kesejahteraan sebagai warga negara. Berdasarkan dalil kerugian para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang a quo. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional pa