Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan tersebut, seorang Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 22 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menentukan: “Seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikanm pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. 90 Menurut Pemohon, pasal 22 ayat (1) UU a quo bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 khsususnya: - Pasal 27 ayat (1), hak berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan, - Pasal 28D ayat (1), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil; - Pasal 28G, hak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat; - Pasal 28J ayat (2), hak dan kebebasan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam msyarakat demokratis; Menurut Pemohon, hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh konstitusi tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 22 ayat (1) UU a quo, karena Pemohon yang sudah beritikad baik telah membuka dan melaporkan kasus korupsi di institusi penegak hukum (kepolisian dan kejak saan) justeru dijadikan tersangka lebih dahulu dan ditahan oleh Kepolisian. Menurut Pemohon, seharusnya Pemohon sebagai saksi yang melaporkan kasus itu mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelapor untuk tidak dijadikan tersangka serta tidak ditahan. Permohonan yang diajukan Pemohon di hadapan Mahkamah sekarang ini merupakan kasus yang unik, karena tidak sepenuhnya merupakan pengujian undang-undang-undang akan tetapi lebih pada pengaduan konstitusional atau constitutional complaint, karena sangat berkait dengan kasus in concrito yang dihadapi Pemohon. Dalam memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, kewajiban Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta pencapain tujuan keadilan sosial dan kemaslahatan umum, adalah prinsip yang harus menjadi landasan pijak utama bagi Mahkamah. Ada tiga aspek fundamental yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu prinsip keadilan bagi setiap warga negara serta prinsip mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan umum dan kejahatan korupsi sebagai extra ordinary crime dan organized crime. Oleh karena itu, ada tiga alasan mendasar mengapa Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan Permohon, yaitu: Pertama, aspek keadilan. Kebijakan menetapkan Pemohon sebagai tersangka diikuti tindakan penangkapan dan penahanan adalah merupakan bentuk 91 tindakan dan perlakuan yang mengancam kebebasan pemohon untuk teruas mengungkap kasus korupsi yang telah dilaporkannya. Pemohon yang telah dengan itikad baik membuka dan melaporkan kasus korupsi di lingkungan institusi penegak hukum, dalam hal ini kejahatan korupsi yang telah dikategorikan sebagai extra ordinary crime dan organized crime, seharusnya diberikan perlindungan dan penghargaan yang sewajarnya, dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuka kasus tersebut seluas-luasnya atau kasus-kasus lain yang diketahuinya dengan rasa aman tanpa ketakutan. Posisi strategis Pemohon sebagai mantan pejabat penting dalam lingkungan institusi penegak hukum di negeri ini merupakan sumber informasi kejahatan yang sangat penting. Penetapan Pemohon sebagai tersangka yang diikuti tindakan penangkapan dan penahanan dalam kasus demikian adalah salah satu bentuk tindakan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar prinsip jaminan hukum yang adil dan mengekang kebebasan atau setidak-tidaknya menghentikan langkah Pemohon melaksanakan hak dan kewajiban konstitusionalnya sebagai warga negara untuk terus membuka kasus-kasus korupsi yang diketahuinya atau kasus-kasus lain yang mungkin bisa diungkapnya. Kedua, Prinsip kemaslahatan/kepentingan umum. Apa pun latar belakang tindakan Pemohon yang membuka dan melaporkan kasus-kasus korupsi yang diketahuinya di internal instansinya, langkah yang dilakukan Pemohon telah memberikan manfaat yang sangat besar dalam upaya memberantas kejahatan korupsi. Dengan adanya langkah seorang warga negara, seperti langkah Pemohon, ada harapan rakyat yang sangat besar akan terbukanya berbagai tindakan tidak terpuji yang melingkupi sebahagian para penegak hukum yang tidak bermoral dan terlibat dalam kejahatan korupsi. Tindakan Pemohon telah memberikan efek yang baik bagi upaya pemberantasan korupsi. Seharusnya, Pemohon diberikan perlindungan hukum agar dapat terus membuka dan melaporkan berbagai kasus yang diketahuinya dengan nyaman, tanpa tekanan apalagi dengan penangkapan dan penahanan, walaupun mungkin saja Pemohon sebelumnya adalah salah satuan bagian dari kejahatan itu. Tindakan pemohon yang membuka kasus-kasus tersebut sangat baik dan jauh lebih besar manfaatnya bagi kepentingan dan kemaslahatan umum, dan kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, Korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan terorganisasi. Korupsi, seperti juga kejahatan terorisme, kejahatan narkotika, serta sebahagian kejahatan 92 keuangan dan perbankan seperti money laundering adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan pada umumnya merupakan kejahatan terorganisasi (organized crime) dan dilakukan oleh orang-orang yang pintar (white collar crime). Kejahatan seperti ini hanya dapat diungkap dengan cara-cara yang luar biasa. Salah satu cara yang umum dikenal dalam mengungkap kejahatan seperti ini, adalah dengan menarik keluar salah satu mata rantai jaringannya yaitu dengan memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada salah satu mata rantai jaringannya (orang dalam) yang mengetahui modus dan jaringan kejahatan tersebut, untuk membuka jaringan kejahatan yang sangat tertutup itu. Dengan dilakukannya tindakan penetapan sebagai tersangka terhadap padahal pelapor dalam perkara itu, dan langsung dilanjutkan penangkapan dan penahanan dalam kasus-kasus yang demikian akan menutup atau paling tidak memperkecil kemungkinan pengungkapan jaringan kejahatan secara lebih luas atau sama dengan membiarkan tidak terungkapnya kejahatan demikian secara lebih luas. Kejahatan korupsi di Indonesia, telah ditetapkan sebagai musuh bersama yang harus diberantas sejak awal masa reformasi tahun 1999 yaitu sejak dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor XI Tahun 1998, perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembentukan KPK pada tahun 2003 dan berbagai kebijakan pemerintah yang lainnya. Hal ini berarti, pemberantasan korupsi adalah salah satu tuntutan keadilan publik yang harus direspons dengan baik oleh berbagai institusi negara. Karena itu, pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan kejahatan terorganisasi (organized crime) adalah salah satu tuntutan keadilan yang dikehendaki sekarang ini sebagai transitional justice. Pemohon sebagai mantan pejabat penting di lingkungan institusi penegak hukum yaitu Kepolisian RI, sebuah institusi yang sedang menjadi sorotan publik karena terungkapnya konspirasi kejahatan oleh beberapa orang di lingkungan instansi itu dalam kasus pajak Gayus Tambunan, pasti mengetahui lebih banyak modus dan jaringan kejahatan itu di Indonesia, sehingga seharusnya warga negara seperti Pemohon diberikan perlindungan sebagai saksi. Karena, pada kenyataannya paling tidak dua dari tiga kasus yang pertama sekali diungkap dan dilaporkan Pemohon yaitu kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi oleh tersangka Gayus Tambunan dan kasus korupsi serta suap pada PT Arwana 93 Lestari telah terungkap dengan baik dan dibawa ke Pengadilan. Sedangkan satu kasus lagi yaitu kasus penggunaan anggaran di Mabes Polri dan Polda-Polda di seluruh Indoinesia belum sempat diungkap lebih jauh, sampai penahanan terhadap Pemohon oleh penyidik Polri. Tindakan menetapkan Pemohon atau siapapun warga negara yang melakukan prestasi seperti yang dilakukan oleh Pemohon menjadi tersangka yang diikuti tindakan penangkapan dan penahanan, bertentangan dengan jaminan konstitusional yang diberikan kepada setiap warga negara yang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945) yaitu hak untuk berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Tindakan demikian dapat terjadi, karena bersumber dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 13 Tahun 2006 yang tidak secara tegas memberikan jaminan perlindungan sebagai saksi pelapor dalam kasus-kasus yang demikian. Padahal dalam rangka untuk kepentingan dan kemaslahatan umum dan untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum, Pemohon seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai saksi. Di samping itu tindakan demikian juga bertentangan dengan jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, seperti dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, yang menyatakan :“Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui dan menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian harus diberi perlindungan dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. ” Pemberian perlindungan saksi/pelapor dalam kasus seperti yang diuraikan di atas in casu terhadap Pemohon, tidak harus memberikan impunitas terhadap pelaku kejahatan (pelanggaran atas prinsip non-impunity), dan tidak pula merupakan pelanggaran atas prinsip equality before the law. Persoalan pokok yang harus dipecahkan dalam kasus ini adalah prinsip manakah yang lebih dipentingkan ketika dihadapkan antara tuntutan keadilan dan 94 kepentingan/kemaslahatan umum dengan prinsip non-impunity serta prinsip equality before the law? Menurut pendapat saya, kepentingan publik dan kemaslahatan umum harus didahulukan daripada prinsip non-impunity atau prinsip equality before the law. Hak partisipasi warga negara dalam hukum dan pemerintahan untuk kepentingan publik yang lebih besar serta untuk menegakkan keadilan publik yang lebih luas tidak boleh dikorbankan hanya untuk menegakkan prinsip non-impunity atau prinsip equality before the law. Atau paling tidak, mendahulukan ditegakkannya prinsip kepentingan dan kemaslahatan umum untuk menegakkan keadilan publik yang lebih luas jauh lebih penting daripada pemenuhan prinsip non-impunity atau prinsip equality before the law, sepanjang tindakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum itu dilakukan dengan itikad baik. Menegakkan prinsip non-impunity dan prinsip equalitiy before the law adalah baik, tetapi jauh lebih baik mengutamakan tegaknya prinsip kepentingan dan kemaslahatan umum yang lebih besar dan keadilan publik yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam kaedah ushul fiqh, apabila yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat. Ikhtibarul ashlahi, fa ashlah al ashlah. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip non-impunity dan prinsip equality before the law in casu terhadap Pemohon dalam perkara ini harus ditangguhkan sampai selesainya pengungkapan kasus korupsi yang dilaporkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut saya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, adalah konstitusional bersyarat, yaitu konstitusional jika diartikan bahwa saksi pelapor yang melaporkan kejahatan-kejahatan korupsi dan kejahatan terorganisasi lainnya hanya dapat dijadikan tersangka atau ditahan dalam kasus yang sama setelah kasus yang dilaporkannya selesai diungkap dan diputus oleh pengadilan. PANITERA PENGGANTI ttd. Cholidin Nasir