Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah Keberatan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0507/KIP/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 56        tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara 57        pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah atas Sengketa Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa menurut Mahkamah Keputusan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues telah disahkan dalam Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati, tanggal 2 Mei 2012, dan berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues menetapkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih dengan Keputusan Nomor 270/0505/KIP/2012, tanggal 3 Mei 2012. Atas Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012 tanggal 3 Mei 2012 tersebut telah diajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dan telah pula diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 36/PHPU.D-X/2012, tanggal 4 Juni 2012. Berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah Konstitusi mengesampingkan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0507/KIP/2012 bertanggal 7 Juni 2012 yang dijadikan objek permohonan dalam perkara a quo, karena keputusan a quo diterbitkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHPU.D- X/2012, tanggal 4 Juni 2012, oleh karena itu permohonan Pemohon adalah salah objek (error in objecto); [3.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah seharusnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 15/2008, permohonan Pemohon adalah mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gayo 58        Lues sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten (Model DB-KWK,KIP), tanggal 2 Mei 2012 (vide bukti P-2). Seandainyapun objek permohonan Pemohon adalah mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, tanggal 2 Mei 2012 sebagaimana tersebut di atas, pengajuan permohonan Pemohon telah lewat waktu karena seharusnya berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, “Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan KIP Kabupaten Gayo Lues tanggal 2 Mei 2012, yaitu hari Kamis, 3 Mei 2012, hari Jumat, 4 Mei 2012, dan terakhir hari Senin, 7 Mei 2012, karena hari Sabtu, 5 Mei 2012 dan hari Ahad, 6 Mei 2012 bukan hari kerja, sedangkan berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 225/PAN.MK/2012 permohonan a quo diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2012; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon salah objek, sehingga kedudukan hukum (legal standing), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4.