Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 260 Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU 22/2009), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 261 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan: Pasal 85 ayat (2) UU 22/2009 (2) Surat izin mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku seumur hidup, yang merasa dirugikan dengan ketentuan mengenai masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM); 3. Bahwa Pemohon menguraikan pengalamannya pada saat mengajukan permohonan penerbitan SIM baru karena SIM Pemohon hilang; 4. Bahwa pada saat mengajukan penggantian SIM, Pemohon mendatangi SPKT Polres Madiun, namun Pemohon tidak dapat dilayani. Pemohon diminta untuk membawa surat keterangan dari bagian SIM Polres Madiun Kota dengan maksud untuk mengetahui apakah benar SIM Pemohon diterbitkan oleh Polres Madiun Kota. Setelah memeroleh surat keterangan tersebut, Pemohon mendatangi SPKT Polres Madiun yang kemudian dibuatkan surat keterangan laporan kehilangan yang menjadi salah satu persyaratan penerbitan SIM pengganti. Selanjutnya Pemohon mengurus surat keterangan dokter dan 262 mengikuti tes psikologi. Pasca hasil tes Psikologi keluar, Pemohon membawa semua persyaratan ke bagian SIM Polres Kota Madiun. Setelah semua proses selesai dilalui, Pemohon memeroleh SIM baru dengan jangka waktu yang baru, dan masa berlaku SIM yang hilang tidak diperhitungkan; 5. Bahwa Pemohon juga pernah mengalami kehilangan KTP dan Pemohon menerima KTP pengganti dengan NIK yang sama dengan KTP yang lama, di mana dalam proses penggantian KTP cukup dengan membuat laporan kehilangan dari Kepolisian dan kartu keluarga yang kemudian dikirimkan secara online ke dinas Dukcapil Kota Madiun, setelah KTP pengganti selesai KTP tersebut dikirimkan ke alamat Pemohon secara gratis; 6. Bahwa dengan melihat kedua proses pembuatan SIM dan KTP, menurut Pemohon nampak adanya perbedaan persyaratan dan penerbitan antara KTP dibandingkan dengan SIM. Masa berlaku keduanya pun berbeda KTP seumur hidup, SIM 5 (lima) tahun sekali. Bahwa KTP menjadi persyaratan utama untuk membuat SIM serta data yang ada di KTP menjadi data yang ada di dalam SIM; 7. Bahwa norma Pasal 85 ayat (2) UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena masa berlaku SIM untuk 5 (lima) tahun sekali itu tidak jelas dasar hukum dan tolak ukurnya. Oleh karenanya, Pemohon mengalami kerugian dengan berlakunya norma Pasal 85 ayat (2) UU 22/2009, karena Pemohon harus mengeluarkan uang/biaya, tenaga, waktu dan juga merasa stres untuk memperpanjang masa berlakunya SIM setelah masa berlakunya habis/mati (setelah 5 tahun). Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika SIM berlaku seumur hidup seperti KTP. Selain itu tes psikologis, materi ujian baik tertulis maupun praktik tidak ada relevansinya dengan keadaan sehari-hari. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusional yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu prinsip negara hukum; hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak 263 mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, terutama karena berlarut-larutnya penyelesaian proses mendapatkan pengganti SIM yang hilang akibat masa berlakunya tidak seumur hidup, seperti KTP. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 85 ayat (2) UU 22/2009 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedu