Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Anambas

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 23/SK/KPU-KKA/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi 86 Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik 87 Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang menyatakan bahwa objek keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menyatakan, “... keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. Objek sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah dipertegas kembali dalam Pasal 4 huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”; 88 Pemohon dalam permohonan a quo lebih banyak menguraikan mengenai adanya kecurangan atau pelanggaran, sehingga seharusnya pelanggaran demikian bukan menjadi objek perselisihan Pemilukada di Mahkamah, melainkan menjadi kewenangan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan, serta peradilan Umum setelah melalui proses di Kepolisian dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya. Oleh karena menurut Termohon, permohonan Pemohon harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut terkait mengenai kewenangan Mahkamah, maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta Pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon; [3.6] Menimbang bahwa kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide Pasal 4 PMK 15/2008), namun sejak putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, Mahkamah telah memberikan putusan terkait dengan pelanggaran serius dalam proses Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) dan dapat memengaruhi hasil Pemilukada; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 yang menurut Pemohon dalam proses pelaksanaan Pemilukada tersebut telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 89 Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 19/SK/KPU-KKA/IV/2010 bertanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5; [3.10] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang waktu pengajuan permohonan [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yan