Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 17 Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, selanjutnya UU 23/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan surat kuasa dan permohonan para Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan para Pemohon bertanggal 7 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 10 Maret 2022 dan diregistrasi pada tanggal 22 Maret 2022. Terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah melaksanakan sidang pendahuluan pada tanggal 14 April 2022. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah wajib memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan; [3.3.2] Bahwa berdasarkan Sub-paragraf [3.3.1] di atas, dalam sidang pendahuluan, Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon untuk memperbaiki surat kuasa dan permohonannya. Surat kuasa bertanggal 1 Maret 2022 harus diperbaiki karena pada pokoknya hanya menyatakan, penerima kuasa diberi kewenangan untuk membuat permohonan pengujian, memanggil ahli dan membuat