Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 34 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU 12/1995) dan Penjelasannya terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 35 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya sebagai berikut: Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 (1) Narapidana berhak: … i. Mendapatkan pengurangan masa pidana; Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat ini merupakan warga binaan yang sedang menjalankan vonis hukuman atas perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor 176PK/Pid.Sus/2017; 36 3. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”; b. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya yang multitafsir sehingga Pemohon hingga saat ini tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman setelah menjalankan masa pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; c. Bahwa dengan tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman yang merupakan hak Pemohon maka Pemohon berpandangan terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penejelasannya telah terjadi pergeseran makna yang multitafsir atas hakekat “hak untuk mendapatkan remisi” yang pada kenyataannya tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon yang dibuktikan dengan adanya sikap pemerintah sebagai institusi tunggal dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan pengayoman terhadap warga binaan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP 99/2012) yang memuat syarat tambahan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan delik korupsi, khususnya syarat bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collabolator) dan dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); d. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi diskriminasi dalam pemberian remisi karena pada umumnya warga binaan yang divonis melakukan korupsi yang berasal dari kejaksaan memperoleh remisi, sedangkan untuk Pemohon yang 37 divonis melakukan korupsi yang berasal dari KPK tidak mendapatkan remisi karena dianggap oleh KPK Pemohon bukan merupakan justice collabolator, sekalipun Pemohon berkelakuan baik; e. Bahwa menurut Pemohon berkaitan dengan justice collabolator, tidak mungkin Pemohon dijadikan atau menjadi justice collabolator untuk fakta hukum yang sama sekali tidak Pemohon ketahui. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, permasalahan yang sedang dialami oleh Pemohon adalah akibat adanya anggapan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi) sebagai hak warga binaan yang telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya. Dengan adanya anggapan diskriminasi yang dialami oleh Pemohon tersebut mengakibatkan pula adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, khususnya berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkaitan dengan pilihan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar adanya hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dapat dipahami mengandung makna bahwa setiap orang berhak untuk dihormati hak asasinya dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.