Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 173/BA/IV/2013, tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = bukti T-4 = bukti PT-2); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 153 b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 154 Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut: Eksepsi Termohon: a. Permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) Eksepsi Pihak Terkait: a. Permohonan Pemohon salah objek (error in objecto); b. Keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur; c. Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan; d. Keberatan Pemohon bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi; e. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili; f. Dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, 155 [3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon salah objek (error in objecto), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.5.1] Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan, menyatakan, “KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB–KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK.KPU dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)”. [3.5.2] Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Lamandau Nomor 173/BA/IV/2013 bertanggal 11 April 2013; [3.5.3] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 3 Juni 2010; Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 21 Juni 2010; Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/ 2010, bertanggal 7 Juli 2010; Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 8 Juli 2010; Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 15 Juli 2010; Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 26 Juli 2010, dan Putusan Nomor 28/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 25 April 2013 telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah “keputusan atau berita acara rekapitulasi” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara; [3.5.4] Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Lamandau Nomor 173/BA/IV/2013 bertanggal 11 April 2013, menjadi dasar dari penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi 156 Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 07/Kpts/KPU.Kab- 020.435874/IV/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, bertanggal 11 April 2013. Substansi dari Surat Keputusan maupun Berita Acara tersebut pada pokoknya menyatakan angka atau jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan merujuk pada rekapitulasi yang dihasilkan dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau; [3.5.5] Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Lamandau Nomor 173/BA/IV/2013 bertanggal 11 April 2013, yang substansinya tentang hasil perolehan suara pasangan calon yang menjadi dasar penetapan pada surat keputusan penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan mengadili, mengenai dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada dan mengenai permohonan