Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 460 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 461 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal Pasal 56 dalam Pasal 81 angka 12, Pasal 57 dalam Pasal 81 angka 13, Pasal 58 dalam Pasal 81 angka 14, Pasal 59 dalam Pasal 81 angka 15, Pasal 61 dalam Pasal 81 angka 16, Pasal 64 dalam Pasal 81 angka 18, Pasal 65 dalam Pasal 81 angka 19, Pasal 66 dalam Pasal 81 angka 20, Pasal 78 dalam Pasal 81 angka 24, Pasal 79 dalam Pasal 81 angka 25, Pasal 84 dalam Pasal 81 angka 26, Pasal 88 dalam Pasal 81 angka 27, Pasal 88B dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 88D dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 88E dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 89 dalam Pasal 81 angka 29, Pasal 90 dalam Pasal 81 angka 30, Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31, Pasal 90B dalam Pasal 81 angka 31, Pasal 92 dalam Pasal 81 angka 33, Pasal 95 dalam Pasal 81 angka 36, Pasal 96 dalam Pasal 81 angka 37, Pasal 97 dalam Pasal 81 angka 38, Pasal 98 dalam Pasal 81 angka 39, Pasal 151 dalam Pasal 81 angka 40, Pasal 151A dalam Pasal 81 angka 41, Pasal 152 dalam Pasal 81 angka 42, Pasal 153 dalam Pasal 81 angka 43, Pasal 154 dalam Pasal 81 angka 44, Pasal 154A dalam Pasal 81 angka 45, Pasal 155 dalam Pasal 81 angka 46, Pasal 156 dalam Pasal 81 angka 47, Pasal 157 dalam Pasal 81 angka 48, Pasal 157A dalam Pasal 81 angka 49, Pasal 158 dalam Pasal 81 angka 50, Pasal 159 dalam Pasal 81 angka 51, Pasal 160 dalam Pasal 81 angka 52, Pasal 161 dalam Pasal 81 angka 53, Pasal 162 dalam Pasal 81 angka 54, Pasal 163 dalam Pasal 81 angka 55, Pasal 164 dalam Pasal 81 angka 56, Pasal 165 dalam Pasal 81 angka 57, Pasal 166 dalam Pasal 8 1angka 58, Pasal 167 dalam Pasal 81 angka 59, Pasal 168 dalam Pasal 81 angka 60, Pasal 169 dalam Pasal 81 angka 61, Pasal 170 dalam Pasal 81 angka 62, Pasal 171 dalam Pasal 81 angka 63, Pasal 172 dalam Pasal 81 angka 64, dan Pasal 184 dalam Pasal 81 angka 65 UU 6/2023, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil pasal-pasal dalam UU 6/2023 sebagai berikut: 462 1. Pasal 56 dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023: Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 ayat (1): Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. ayat (2): Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. ayat (3): Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja. ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2. Pasal 57 dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023: Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 57 ayat (1): Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. ayat (2): Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 3. Pasal 58 dalam Pasal 81 angka 14 UU 6/2023: Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 58 ayat (1): Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. ayat (2): 463 Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. 4. Pasal 59 dalam Pasal 81 angka 15 UU 6/2023: Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 59 ayat (1): Per