Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Suhartoyo 49 mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal kedudukan hukum para Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut: - Bahwa argumentasi para Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya menjelaskan para Pemohon adalah warga negara Indonesia, tax payer, advokat dan profesional yang hak konstitusionalnya dilindungi oleh konstitusi, menurut para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. - Bahwa selain alasan tersebut di atas para Pemohon juga menjelaskan bahwa para Pemohon juga bukan sebagai subjek hukum yang menjabat sebagai direksi atau komisaris. Dengan demikian, menurut para Pemohon memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lain pada umumnya yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti seleksi jabatan komisaris independen sebagaimana ketentuan dalam UU PT pada perkara a quo dan peraturan perundang-undangan lainnya; - Bahwa lebih lanjut, penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU Perseroan Terbatas yang diuji dalam perkara a quo selengkapnya berbunyi : “Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah ‘komisaris dari pihak luar’”; oleh karena itu terhadap norma penjelasan a quo apabila dicermati terdapat syarat agar tata kelola perseroan yang baik (code of good corporate governance) diperlukan adanya “komisaris dari pihak luar”. Oleh karena itu esensi keberadaan komisaris independen adalah untuk memberikan kontribusi pengawasan terhadap perusahaan publik dari unsur masyarakat. Hal ini sangat relevan apabila dikaitkan dengan peran serta masyarakat dalam turut serta mengawasi jalannya sebuah perseroan, terlebih yang terkait dengan keuangan negara, meskipun telah masuk pada kategori prinsip-prinsip perseroan. - Bahwa apabila ditinjau dengan menggunakan penafsiran grammatical bagi kami jelas sulit untuk mencari alasan dengan tidak memberikan tempat bagi para Pemohon untuk tidak dikategorikan sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan sama untuk menjadi kandidat ‘komisaris dari pihak luar’. Sebab profesi para Pemohon sebagai advokat/penasehat hukum/profesional juga memenuhi kualifikasi yang dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum [Vide Pasal ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut POJK 33/2014)] sehingga memungkinkan untuk mengikuti seleksi jabatan komisaris independen sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam turut serta mengawasi jalannya perseroan khususnya perseroan publik melalui perwujudan good corporate governance. Sementara syarat-syarat lain tidak ada satupun yang membatasi akan profesi para Pemohon. - Bahwa Mahkamah tidak boleh melihat terlalu sempit akan profesi seorang advokat yang hanya sekedar memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum saja, akan tetapi ada sisi lain sebagai seorang advokat yang juga sebagai warga negara serta anggota masyarakat yang peran sertanya dibutuhkan untuk mengawasi bekerjanya organ negara yang antara lain melalui instrumen tertentu di dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Adapun instrumen yang dimaksud antara lain berupa terwujudnya perseroan-perseroan yang harus mencapai predikat good corporate governance, dengan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan atau transparansi (transparancy, disclosure), akuntanbiltas (accountability), keadilan (fairness), dan pertanggungjawaban (responsibility). - Bahwa urgensi ditunjuknya komisaris independen dalam tata kelola perseroan, khususnya perseoran bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan mengedepankan kewajaran (fairness) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. - Bahwa ketentuan mengenai syarat komisaris independen diatur secara teknis dalam Pasal 21 ayat (2) POJK 33/2014 yang berbunyi: selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, menegendalikan, atau mengawasi kegiatan eemiten atau perusahaan publik tersebeut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya; b. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut; 51 c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut. - Dalam Pasal 20 POJK 33/2014 diatur pula ketentuan bahwa bilamana jumlah dewan komisaris lebih dari 2 (dua), maka setidaknya jumlah komisaris independen adalah 30% dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Namun dalam perkembangannya POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menetapkan jumlah komisaris independen pada bank umum paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris. - Komisaris independen yang dapat diangkat kembali setelah dua periode masa menjabat sepanjang komisaris independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. - Bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu perpaduan antara hukum, peraturan perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Efisiensi kinerja serta terjaganya kepentingan para pemangku kepentingan sudah barang tentu menjadi salah satu tugas esensial dari komisaris independen. - Bahwa apabila ditinjau dari perspektif human capital, adanya komisaris independen dalam sebuah perusahaan dapat mengurangi benturan kepentingan antara pemegang saham dalam manajemen perusahaan, karena fungsi pengawasan dari komisaris independen dapat dilakukan dengan menyuarakan pendapat yang independen dalam rapat. 52 - Bahwa dengan demikian, mencermati kompleksitasnya tugas dan peran jabatan komisaris independen, maka hal ini membuktikan bahwa profesi apapun termasuk ahli hukum, profesi advokat, dapat menjadi bagian dari perbaikan proses nominasi dan seleksi dewan komisaris pada perusahaan yang diperluas kualifikasinya melalui adanya peningkatan keberagaman. Hal ini bertujuan untuk memberikan diversifikasi kualifikasi akademik, keahlian, usia, gender dari kandidat yang akan menduduki jabatan komisaris termasuk komisaris independen. Berdasarkan argumentasi tersebut, kami berpendapat bahwa terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, seharusnya para Pemohon dinyatakan memiliki hak, kesempatan, dan kualifikasi untuk dapat mengikuti seleksi jabatan komisaris independen sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang norma yang dimohonkan pengujian beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, menurut kami, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo dan Mahkamah seharusnya mempertimbangkan pokok permohonan. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, 53 dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca