Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 16 ayat (1) huruf b sepanjang kata “penyelidikan” dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216, selanjutnya disebut UU 6/2011) terhadap Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; 33   Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (1) huruf b sepanjang kata “penyelidikan” dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 34   konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon dalam permohonan a quo mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 sepanjang kata penyelidikan dan Penjelasannya; [3.6] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 35   d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 yaitu: • Pasal 28A menyatakan, ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”; • Pasal 28D ayat (1) menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya: • Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 sepanjang kata penyelidikan dan penjelasannya; • Bahwa para Pemohon mendalilkan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut sepanjang kata penyelidikan terkadang menuntut para Pemohon untuk keluar wilayah Indonesia, namun apabila dalam menangani suatu perkara para Pemohon dikait-kaitkan dengan suatu perkara yang para Pemohon tangani dan perkara tersebut baru dalam tahap penyelidikan sedangkan para Pemohon telah dicekal sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon; [3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011; 36   [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.6] dan paragraf [3.8] tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 6/2011 sepanjang kata “penyelidikan” yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas pasal a quo yang apabila masih dalam proses penyelidikan seseorang sudah dapat ditolak atau pada intinya dilarang untuk bepergian ke luar negeri, menurut para Pemohon tindakan tersebut adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan atau suatu bentuk upaya paksa; [3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2) untuk mendukung dalil-dalilnya yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas; Bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Ahli yang diajukan oleh para Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. P