Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon A dan Pemohon B adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002) terhadap Pasal 1 ayat (3), 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon A. Dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIII/2015 [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 171 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 172 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon A sebagai berikut: (a) Bahwa Pemohon A-I mendalilkan dirinya sebagai badan hukum perkumpulan yang bernama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, disingkat FSHK (bukti P.3, bukti P.4, dan bukti P.5). Menurut Pasal 6 Anggaran Dasarnya, FSHK berfungsi sebagai wadah pengkajian dan pengembangan hukum dan konstitusi. Sementara dalam Pasal 8 Anggaran Dasarnya dinyatakan bahwa tujuannya antara lain adalah melakukan penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan konstitusi dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional serta melakukan upaya hukum apa pun yang sah secara hukum dalam upaya perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme. Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, bagi badan hukum dengan fungsi dan tujuan sebagaimana halnya Pemohon A-I, Mahkamah telah menerimanya sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang karena dipandang memiliki kepentingan konstitusional yang relevan dengan maksud dan tujuan badan hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon A-I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. (b) Bahwa Pemohon A-II adalah organisasi kemahasiswaan yang bernama Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) yang menurut Pasal 10 Anggaran Dasarnya mempunyai tujuan, antara lain, mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (bukti P.7). Dengan demikian, dalam hubungannya dengan substansi permohonan a quo, Pemohon A-II memiliki kepentingan konstitusional yang relevan dengan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasarnya tersebut. Selain itu, Pemohon A-II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya merujuk pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009. Padahal, pihak yang diberikan kedudukan hukum dalam putusan dimaksud adalah organisasi non- pemerintah (NGO) yang memiliki kualifikasi sebagai pembela kepentingan umum (public defender). Sedangkan Pemohon a quo bukanlah termasuk dalam kualifikasi demikian. Oleh karena itu, Pemohon A-II tidak memiliki Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 173 kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. (c) Bahwa Pemohon A-III sampai dengan Pemohon A-VIII menjelaskan kedudukannya dalam permohonan a quo sebagai perseorangan warga negara Indonesia namun Mahkamah tidak menemukan secara spesifik kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial, yang dialami oleh para Pemohon a quo (Pemohon A-III sampai dengan Pemohon A-VIII) yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon A-III sampai dengan Pemohon A-VIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan a quo. B. Dalam Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015 [3.6] Menimbang bahwa Pemohon B mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 yang telah diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015, tentang Pemberhentian Sementara terhadap Dr. Bambang Widjojanto sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2011-2015 (bukti P-2) karena telah dinyatakan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/53/I/2015/Dit Tipideksus, tanggal 20 Januari 2015, dan telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/I/2015/Dit Tipideksus, tanggal 22 Jan