Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Manggarai

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai tanggal 10 Juni 2010 yang ditetapkan oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 56 Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Manggarai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang 57 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai tanggal 10 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 28/BA-KPU MGR/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Manggarai dengan Nomor Urut 1 (vide Bukti T-5); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Manggarai Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 58 Penghitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai tanggal 10 Juni 2010, (vide Bukti T-15); Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Manggarai pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010; [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Jumat, 11 Juni 2010; Senin, 14 Juni 2010; dan Selasa, 15 Juni 2010; karena hari Sabtu, 12 Juni 2010 dan hari Ahad, 13 Juni 2010 bukan hari kerja; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 173/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa materi permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, Permohonan Pemohon error in persona, serta petitum permohonan bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; [3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: • bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.3] di atas. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum sedangkan mengenai 59 eksepsi Termohon tentang error in persona menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah tepat menjadikan Komisi Pemilihan Umum K