Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Pinrang

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang sesuai Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. 24 Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) jis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 236C yang berbunyi, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”, dan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili tanggal 29 Oktober 2008 dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah ialah memutus perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada); [3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Pinrang sesuai Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.4] Menimbang bahwa Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat 25 mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.5] Menimbang bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.4], sebagai berikut: • bahwa Pemohon, sesuai Keputusan KPU Nomor 42 Tahun 2008 tanggal 10 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Periode 2009-2014, adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 dengan Nomor Urut 6 (enam); • bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008 tertanggal 3 November 2008. Keberatan dimaksud disebabkan karena Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sebesar 31.430 yang berada di peringkat 3 (tiga); • bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 November 2008 dan dalam posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa penetapan KPU Kabupaten Pinrang bertanggal 7 November 2008. Akan tetapi, alat bukti yang diajukan adalah berupa lampiran penetapan yang ditandatangani tanggal 7 November 2008, sebagai lampiran penetapan KPU Kabupaten Pinrang bertanggal 3 November 2008; • bahwa Termohon dalam jawabannya bertanggal 19 November 2008 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon diajukan telah melampaui tenggat sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008; • bahwa dari alat bukti yang diajukan Termohon telah ternyata penetapan dimaksud adalah bertanggal 3 November 2008. Dalam persidangan tanggal 19 November 2008, alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon; • bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, ”Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi, “Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.” Dengan demikian, antara pengajuan permohonan dan tenggat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Pemilukada, permohonan keberatan Pemohon telah melampaui tenggat yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Hal terlampauinya tenggat tersebut juga diungkapkan oleh Termohon dalam persidangan tanggal 19 November 2008; [3.6] Menimbang, berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.5] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon merupakan pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Pinrang dengan nomor urut 3 (tiga), dan objek yang dipermasalahkan merupakan objek dalam sengketa Pemilukada, akan tetapi permohonan diajukan telah melewati tenggat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan 27 Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon tidak dapat diterima; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka sepanjang pokok permohonan irrelevant dipertimbangkan lebih lanjut; 4.