Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi 2011

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi, yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/IV/2011 bertanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/20/PKWK/IV/2011 bertanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: 89 a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 90 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa mengenai kewenangan Mahkamah (kompetensi absolut), Mahkamah akan memberikan penilaian pada bagian Pendapat Mahkamah; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), para Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/11/KEP/PKWK/II/2011 tentang Penetapan Nama- Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 91 2011, bertanggal 9 Februari 2011 (vide Bukti P-3), dan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011, bertanggal 11 Februari 2011 (vide Bukti P-4), para Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 274/19/PKWK/IV/2011 bertanggal 2 April 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 (vide Bukti P-1); Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 4 April 2011, Selasa, 5 April 2011, dan Rabu, 6 April 2011, sedangkan tanggal 3 April 2011 tidak dihitung karena bukan hari kerja; [3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 6 April 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 137/PAN.MK/2011, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; 92 Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan: Eksepsi Termohon: 1. Permohonan para Pemohon salah objek (error in objecto); 2. Permohonan para Pemohon kabur (obscuur libel); Eksepsi Pihak Terkait: 1. Permohonan para Pemohon salah objek (error in objecto); 2. Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan mengenai domisili; 3. Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa; 4. Permohonan para Pemohon kabur (obscuur libel); [3.11.1] Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan para Pemohon salah objek, dan tidak memenuhi syarat sebagai sengketa, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut: Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah diten