Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) terhadap Menteri Agama Republik Indonesia

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut SKLN) antara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa terhadap pelantikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah oleh Menteri Agama Republik 25 Indonesia adalah mengambil alih kewenangan gubernur pada provinsi-provinsi yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang menyatakan, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi: a. … dst; h. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan " [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus 26 sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 UU MK menentukan hal-hal sebagai berikut: (1) “Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan” (2) “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon” Dari ketentuan Pasal 61 UU MK tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Bahwa baik Pemohon maupun Termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; b) Bahwa harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan Termohon, di mana kewenangan konstitusional Pemohon tersebut diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon; c) Bahwa Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan; Dengan demikian, antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tidak dapat dipisahkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah tersebut bersamaan dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (vide Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 2007); Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa untuk menentukan kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon, serta apakah Pemohon memiliki kedudukan 27 hukum (legal standing) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.5.1] Menimbang, berdasarkan Pasal 61 UU MK sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.4] bahwa dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut: a. Para pihak yang bersengketa (subjectum litis), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; b. Kewenangan yang dipersengketakan (objectum litis) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945; c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan; Berdasarkan ketiga ketentuan di atas, maka dalam memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah harus memastikan secara kumulatif hal-hal sebagai berikut: a. Apakah Pemohon adalah lembaga negara? b. Apakah lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD 1945? c. Apakah kewenangan tersebut dipersengketakan antar lembaga negara? Tidak terpenuhinya salah satu dari tiga syarat yang bersifat kumulatif di atas dalam suatu permohonan menyebabkan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili; [3.5.2] Menimbang bahwa permohonan a quo diajukan oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) yang mengajukan objectum litis berupa kewenangan pelantikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi di seluruh Indonesia oleh Kementerian Agama. Menurut Pemohon bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, bahwa yang mempunyai kewenangan melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 28 adalah Gubernur. Setelah mencermati permohonan Pemohon, maka ternyata bahwa Pemohon adalah Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) yang merupakan organisasi non-pemerintah sehingga bukanlah lembaga negara. Dengan demikian maka permohonan a quo bukan merupakan SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 ayat (1) UU MK, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Oleh karena itu penilaian dalam Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon dalam SKLN bersifat kumulatif dan Pemohon berdasarkan penilaian Mahkamah, Pemohon bukan lembaga negara sehingga tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan SKLN. Dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo, maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan; 4.