Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035, selanjutnya disebut UU 24/2009), yang menyatakan: 43 Pasal 57 “Setiap orang dilarang: c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan: Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pasal 32 ayat (1): “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 44 Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 45 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum dan perorangan warga negara Indonesia yang berhak dan mempunyai perhatian terhadap kegiatan terkait penerapan nilai idealisme Indonesia dan konstitusionalisme Indonesia. Pemohon I merupakan badan hukum bernama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2011) berdomisili di Yogyakarta, yang 46 concern terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dan modernisasi metode penerapan Pancasila (vide Bukti P-4 dan Bukti P-5). Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang menjadi Koordinator Umum Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (2009-sekarang), yang concern terhadap penanaman nilai Pancasila kepada anak-anak dan remaja. Pemohon III dan Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk mengakses lambang-lambang negara; dan berdasarkan UU 24/2009 a quo telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Purwakarta karena menggunakan Lambang Negara Republik Indonesia. Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009. Menurut Mahkamah, warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya, dan/atau menunjukkan identitas kewarganegaraannya melalui penggunaan lambang atau identitas lain yang khas dari negara Indonesia. Penggunaan/pemakaian identitas khas negara oleh warga negara tersebut adalah wajar dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negara akan identitas kebangsaan/kenegaraan yang nantinya melekat pada dirinya. Kepemilikan warga atas identitas kebangsaan/kenegaraan dilindungi oleh UUD 1945, dan dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, antara lain melalui pengakuan kewarganegaraan, pengakuan kebudayaan, keikutsertaan dalam pemerintahan dan/atau pembelaan negara, dan lain sebagainya. Dari pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mempergunakan identitas yang menunjukkan diri mereka sebagai warga negara Indonesia. Bahwa keberadaan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009, yang antara lain mengatur (membatasi) penggunaan lambang negara, secara prima facie menghalangi atau bahkan merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam menggunakan identitas yang bersifat kebangsaan/kenegaraan. Potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon, atau bahkan bagi beberapa Pemohon telah dialami, memungkinkan untuk tidak lagi terjadi manakala permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah. 47 [3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) a