Pengujian Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan 64 mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan ulang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU 10/2008 dan UU 12/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 65 [3.6] Menimbang pula Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon (Robertus) dalam perkara a quo dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut: a. Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia (bukti P-1); b. Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu: • hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]; • hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945]; • hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]; • hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945]; 66 c. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut dirugikan oleh ketentuan yang tercantum dalam UU 10/2008 yang berbunyi, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” sebagai persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD (Pasal 12 huruf g) dan sebagai persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota [Pasal 50 ayat (1) huruf g], serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 mengenai persyaratan untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. Kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial, karena Pemohon yang pernah menjalani hukuman pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih (bukti P-3 dan bukti P-4), seumur hidup tidak pernah dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai akibat berlakunya Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008; e. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon mempunyai hubungan kausal dengan UU 10/2008 dan UU 12/2008 yang dimohonkan pengujian; f. Bahwa seandainya permohonan Pemohon dikabulkan, kerugian hak konstitusional seperti yang dialami Pemohon tidak akan dan tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa dari ketentuan hukum mengenai syarat legal standing sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK junctis Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas diri Pemohon, Mahkamah berpendapat prima facie Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 terhadap UUD 1945; [3.9] Menimbang pula bahwa para Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Mahkamah dengan Ketetapan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 10 Maret 2009 memiliki kepentingan langsung dengan permohonan Pemohon, karena 67 berdasarkan alat bukti surat yang diajukan, para Pihak Terkait juga menganggap mengalami kerugian hak konstitusional sebagaimana yang dialami oleh Pemohon, sehingga para Pihak Terkait dapat mengikuti persidangan permohonan a quo sebagaimana mestinya; [3.10] Menimbang bahwa karena permohonan termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah dan Pemohon prima facie memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 dan Pasal 58 huruf f UU 12/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, karena selain telah membatasi hak warga negara Indonesia mantan nara