Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah menguji konstitusionalitas Pasal 4 huruf k, l, m, Pasal 6 ayat (2) huruf d, dan Penjelasan “I.UMUM” alinea ke lima Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai (selanjutnya disebut UU 36/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). [3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah harus mempertimbangkan terlebih dahulu: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 47 KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang, in casu UU 36/2003, terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa, menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian agar suatu pihak dapat diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, pihak dimaksud terlebih dahulu harus: (a) menjelaskan kualifikasinya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; (b) menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 48 [3.6] Menimbang pula, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 hingga saat ini, Mahkamah telah berpendirian bahwa untuk dapat dikatakan terdapatnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon, yang menamakan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan dengan nama Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur Wilayah Serdang Hulu, mengkualifikasikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan bersama. Dengan demikian, dalam menilai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan menilai kerugian hak konstitusional Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang di dalamnya termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. [3.8] Menimbang bahwa ketentuan yang oleh Pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya adalah Pasal 4 huruf k, l, m; Pasal 6 ayat (2) huruf d serta Penjelasan “I.UMUM” alinea kelima UU 36/2003, yang berbunyi sebagai berikut: [3.8.1] Pasal 4 UU 36/2003: “Kabupaten Serdang Bedagai berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri atas: a. Kecamatan Pantai Cermin; 49 b. Kecamatan Perbaungan; c. Kecamatan Teluk Mengkudu; d. Kecamatan Sei Rampah; e. Kecamatan Tanjung Beringin; f. Kecamatan Bandar Khalipah; g. Kecamatan Tebing Tinggi; h. Kecamatan Dolok Merawan; i. Kecamatan Sipispis; j. Kecamatan Dolok Masihul; k. Kecamatan Kotarih; l. Kecamatan Bangun Purba yang terletak di sebelah timur dari Sungai Buaya; dan m. Kecamatan Galang yang terletak di sebelah timur dari Sungai Ular.” [3.8.2] Pasal 6 ayat (2) UU 36/2003: “Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai batas wilayah: a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka; b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan dan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kecamatan Raya Kahean, dan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun; d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ular dan Sungai Buaya.” [3.8.3] Penjelasan “I.UMUM”, alinea kelima UU 36/2003: “Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Bandar Khalipah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Dolok Merawan, Kecamatan Sipispis, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bangun Purba yang terletak di sebelah timur dari Sungai Buaya; dan Kecamatan Galang yang terletak di sebelah timur dari Sungai Ular”. [3.9] Menimbang bahwa, dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat diberlakukannya ketentuan dalam UU 36/2003 sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] di atas, Pemohon menerangkan sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon tidak turut mengusulkan, bahkan tidak diberitahu, dan tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat atau aspirasinya, sehingga – menurut Pemohon – pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 50 b) Bahwa, karena jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai lebih jauh dibandingkan dengan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Deli Serdang, hal demikian menyulitkan dan memberatkan Pemohon, baik dari segi waktu maupun biaya, dalam hal berurusan kepada pusat pemerintahan Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai; c) Bahwa, menurut Pemohon, dalam bidang pendidikan, karena Kabupaten Serdang Bedagai belum mempunyai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang berstandar negeri, murid-murid yang akan melanjutkan pendidikan SLTP di Kabupaten Deli Serdang harus melalui rayonisasi. Dalam proses demikian, menurut Pemohon, Kabupaten Deli Serdang jelas akan mengutamakan murid-murid dari wilayahnya sehingga murid-murid dari Serdang Bedagai akan dirugikan; d) Bahwa, menurut Pemohon, dalam bidang budaya, sejarah wilayah Serdang Hulu yang sejak dulu merupakan tempat berpijak dan berkembangnya nilai- nilai budaya masyarakat setempat menjadi hilang. Karena, dengan adanya pemekaran, wilayah Serdang Hulu terpecah menjadi dua wilayah, yakni sebagian masuk wilayah Kabupaten Deli Serdang dan sebagian lainnya masuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai; e) Bahwa, menurut Pemohon, adanya pemaksaan kehendak oleh Pemerintah Serdang Bedagai yang telah memberhentikan sembilan kepala desa di Kecamatan Bangun Purba dan secara sepihak mengangkat caretaker kepala desa di Kecamatan Bangun Purba mengakibatkan timbulnya konflik horizontal dan vertikal di wilayah tersebut hingga kini. f) Dengan alasan-alasan pada huruf a) sampai dengan e) di atas, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945