Pengujian Undang-Undang KUH Perdata juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai pengujian materiil terhadap materi muatan Pasal 616, Pasal 617, Pasal 618, Pasal 619, Pasal 620, dan Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 10/1961); Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang permintaan dan pemberian izin pemindahan hak atas tanah (selanjutnya disebut Permen Agraria Nomor 14/1961); Pasal 23 dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya disebut PP 24/1997); Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UU 4/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah menilai telah cukup dengan permohonan dan keterangan Pemohon yang telah disampaikan pada sidang pendahuluan, sehingga Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) 19 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Oleh karena telah ada yurisprudensi di beberapa putusan terkait dengan permohonan Pemohon serta posisi kasus hukumnya sudah jelas maka Mahkamah memandang tidak perlu memanggil Pemerintah dan DPR dalam permohonan a quo, sehingga dapat langsung membuat putusan; [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.5] Menimbang bahwa karena permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.1], maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 20 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.7] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas meskipun Pemohon mendalilkan diri sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat sekaligus, namun Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon 21 hanya memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK; [3.9] Menimbang bahwa meskipun Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan kerugian yang dialaminya. Dalam sidang pendahuluan tanggal 17 Januari 2011, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan permohonan Pemohon dan telah memberikan nasihat kepada Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU MK supaya Pemohon memperbaiki dan melengkapi permohonan a quo. Untuk itu Pemohon telah diberi waktu paling lama 14 hari untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan a quo sesuai dengan nasihat-nasihat yang telah diberikan. Namun demikian, Pemohon tidak memperbaiki permohonannya, sedangkan tenggang waktu perbaikan telah terlampaui. Karena Pemohon tidak memperbaiki permohonannya dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon yang telah diregistrasi tersebut tanpa perubahan. Terhadap substansi permohonan Pemohon, Mahkamah menilai materi permohonan Pemohon kabur (obscuur libel); [3.10] Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon kabur dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan; 4.