Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika penulisan permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum 33 Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang tanggal 29 Januari 2026, hlm. 9-31]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, secara garis besar telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 34 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, Mahkamah menilai perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika an sich, tetapi juga menilai dari keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing bagian sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta antara lain, pada uraian alasan permohonan (posita), Pemohon pada pokoknya menguraikan norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Setelah mencermati bangunan argumentasi Pemohon dalam kaitan tersebut, Mahkamah tidak menemukan uraian pertentangan norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon hanya menyebutkan menguji norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 terhadap antara lain Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada bagian uraian posita [vide perbaikan permohonan, hlm. 17- 40]. Seharusnya, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, in casu Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 dengan pasal atau pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan uraian yang jelas yang menunjukkan adanya pertentangan norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan alasan-alasan permohonan tersebut di atas, menurut Mahkamah, alasan-alasan tersebut tidak berkesesuaian dengan petitum Pemohon yang memohon agar Mahkamah menyatakan pada petitum angka 2, frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai sebagai batas usia mutlak yang mengakibatkan penghentian otomatis pengabdian profesor tanpa evaluasi objektif. Sedangkan, pada petitum angka 3 memohon agar frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), sepanjang dimaknai bahwa profesor yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun masih dapat melanjutkan pengabdiannya berdasarkan evaluasi objektif terhadap: 35 kompetensi akademik, kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas ilmiah, integritas profesional, dan kebutuhan institusi pendidikan tinggi. Selain itu, pada petitum angka 4 memohon agar Mahkamah memerintahkan norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 diterapkan sesuai dengan tafsir konstitusional sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini. Rumusan petitum yang demikian selain bertentangan atau kontradiktif juga tidak lazim sehingga tidak dapat dipahami secara jelas yang berakibat pada permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur). Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan fakta tidak adanya alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan antara norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dan adanya rumusan petitum yang saling bertentangan atau tidak lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permo