Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disebut UU 32/2002), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 245 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan: Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran 2. Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum Privat berupa perseroan yang bergerak di bidang penyiaran televisi yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 246 tanggal 07 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Ariyani, S.H., sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA (vide bukti P- 2 dan bukti P-4); 3. Bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar dalam Akta Nomor 3 tanggal 07 Juli 2007 yang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah direksi dan berdasarkan Pasal 11 ayat (6) huruf a dan b Anggaran Dasar yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan adalah direktur utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang Direktur secara bersama-sama. Oleh karenanya, David Fernando Audy sebagai Direktur Utama dan Rafael Utomo sebagai Direktur berhak mewakili Pemohon I dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo (vide bukti P-2); 4. Bahwa Pemohon II adalah Badan Hukum Privat berupa perseroan yang bergerak di bidang penyiaran televisi yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 101 tanggal 21 Agustus 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H., sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. (vide bukti P-8 dan P-10); 5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Nomor 93 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn, disebutkan bahwa yang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah Direksi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 14 ayat (3) huruf b, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Nomor 84 tanggal 22 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., yang berhak mewakili perseroan adalah Direktur Utama. Jika Direktur Utama berhalangan hadir maka Wakil Direktur Utama bersama seorang Direktur. Jika Wakil Direktur Utama berhalangan hadir maka dua orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. Oleh karenanya, berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham RCTI sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 247 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, S. H., mengangkat dan menetapkan Jarod Suwahjo dan Dini Aryanti Putri sebagai Direktur (vide bukti P-12, P-10, dan P-13); 6. Bahwa salah satu Direktur RCTI atas nama Jarod Suwahjo adalah warga negara asing (berkewarganegaan Australia), sesuai dengan Akta Nomor 96 tanggal 17 Maret 2020, Jarod Suwahjo menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU 32/2002 yang bersangkutan dapat menjadi pengurus di Lembaga Penyiaran Swasta, in casu RCTI karena menduduki jabatan selaku Direktur Keuangan dan penempatannya sebagai Direktur Keuangan telah mendapatkan izin dari Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor KEP 107728/PPTKA/PTA/NOTIF/2019 tentang Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan telah sesuai dengan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Nomor KEP 02571/PPTK/PTA/2019 tertanggal 23 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (vide bukti P-24 dan P-25); 7. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 telah menimbulkan kerugian konstitus