Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU 31/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 29 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas frasa “pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 yang selengkapnya menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)” terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang 30 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 31 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, karena adanya frasa “pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun“ Pemohon yang hanya terbukti melakukan tindak pidana yang ringan tidak bisa dijatuhi sanksi pidana kurang dari 4 (empat) tahun; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.5], dan paragraf [3.6] di atas, serta dihubungkan dengan kerugian Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, sebagai warga negara mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum dan kepentingannya dilindungi sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni setidak-tidaknya mendapatkan kepastian hukum yang adil. Menurut Pemohon ketentuan minimal pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, yang akan dikenakan kepada seseorang, sebagaimana yang dijatuhkan terhadap Pemohon sangatlah tidak adil dan tidak proporsional, karena tidak sesuai dengan proporsi peran Pemohon yang dibuktikan pada perkara yang telah dituduhkan dan dijatuhi hukuman pidana. 32 Pemohon juga mendalilkan bahwa dengan berlakunya pidana minimal sebagaimana dimaksud pada frasa “pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 secara flat tanpa mempertimbangkan kualitas dan proporsi perbuatan seseorang dalam suatu tindak pidana, adalah sangat tidak rasional, sangat tidak logis, sangat tidak bisa diterima pikiran sehat, sebab tidak mencerminkan keadilan, yang menjadi salah satu tujuan dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada seseorang; [3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tanpa mengajukan saksi dan/atau ahli; [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya menerangkan bahwa norma yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara); Pendapat Mahkamah [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati rumusan pengaturan mengenai lamanya ancaman pidana yang tercantum dalam KUHPidana, ternyata KUHPidana mencantumkan ancaman pidana minimum umum, maksimum umum, dan ancaman pidana maksimum khusus dalam rumusan deliknya (vide Pasal 12 dan Pasal 18 KUHPidana). Meskipun KUHP