Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, bertanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-8), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 73   2013, tertanggal 13 April 2013 (vide bukti T-6 = bukti PT-1), karena Termohon telah tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 74   Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dalam Eksepsi 75   [3.5] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; [3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah untuk menilai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan tidak semata-mata didasarkan pada peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 11 April 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), dan Putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 sampai dengan Nomor 82/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 November 2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan a quo memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: Pertama, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Kedua Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundangan- undangan; [3.7] Menimbang bahwa untuk itu Mahkamah akan menilai apakah Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (right to be candidate) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai berikut: 76   [3.7.1] Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 63 ayat (2), Pasal 70, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012) menyatakan: Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2): (1) Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon; (2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya; Pasal 39: “Penelitian administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari pasangan calon perseorangan, dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. penelitian administrasi dan faktual setelah diterimanya dokumen dukungan bakal pasangan calon; b. penelitian administrasi dan faktual setelah masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon.” Pasal 63 ayat (2): Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai po