Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Ogan Ilir

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/Tahun 2010, bertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010; dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 33/BA/KPU-OI/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ogan Ilir (Model DB.1-KWK dan Lampiran Model DB.1-KWK) bertanggal 10 Juni 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; 137 Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);; 138 Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/Tahun 2010 bertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 33/BA/KPU-OI/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ogan Ilir (Model DB.1-KWK) dan Lampiran Model DB.1-KWK bertanggal 10 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil 139 Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12/Kpts/006.435466/Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13/Kpts/006.435466/Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan Nomor Urut 3 (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 yang menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 33/BA/KPU-OI/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010, pada hari Kamis, 10 Juni 2010 (vide Bukti P-4); Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Jumat, 11 Juni 2010; Senin, 14 Juni 2010, dan Selasa, 15 Juni 2010; [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 15 Juni 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 171/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih 140 dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan i) objek permohonan Pemohon keliru; ii) permohonan tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon; iii) permohonan obscuur libel; dan iv) Mahkamah tidak berwenang untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan KPU; [3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan objek permohonan, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana tercantum dalam