Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011 bertanggal 29 Maret 2011, juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas 30 bertanggal 29 Maret 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, bertanggal 29 Maret 2011; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, 31 terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Sambas sesuai Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, bertanggal 4 Februari 2011 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, bertanggal 29 Maret 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, bertanggal 29 Maret 2011 (vide Bukti P-1, P-2, P-3 = Bukti T- 6, T -18 = Bukti PT-2), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, 32 mengadili dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 08 Tahun 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, bertanggal 10 Februari 2011, dan Berita Acara Nomor 35/KPU/SBS/II/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, bertanggal 10 Februari 2011, Pemohon bukan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Sambas Tahun 2011. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dalam sengketa Pemilukada tidak harus sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Termohon, karena berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 25 November 2010, dan putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D- VIII/2010, bertanggal 30 Desember 2010, dengan alasan-alasan tertentu Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon meskipun bukan merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di tetapkan oleh KPU Kota Jayapura dan KPU Kabupaten Kepulauan 33 Yapen; [3.7] Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/ PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 25 November 2010, para Pemohon sebelumnya melalui Keputusan KPU Kota Jayapura sudah ditetapkan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, lalu dicabut begitu saja oleh KPU Kota Jayapura dan menyatakan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, sehingga Mahkamah mempertimbangkan bahwa KPU Kota Jayapura sebagai Termohon tidak konsisten dalam keputusannya dan oleh karena itu Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon untuk mengajukan permohonan, mengabulkan permohonan para Pemohon, memerintahkan kepada KPU Jayapura untuk melakukan pemungutan suara